Mataram (ANTARA) - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Mataram, Nusa Tenggara Barat melakukan pengawasan terhadap keamanan pangan yang dijual oleh para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang dilibatkan dalam event Pertamina Grand Prix of Indonesia (MotoGP) 2024.
Kepala BBPOM Mataram, Yosef Dwi Irwan menjelaskan, perhelatan MotoGP Mandalika 2024 di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika bukan hanya sekadar ajang balapan, tetapi juga menjadi momentum penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi NTB.
"Salah satu sektor yang menjadi perhatian kami adalah kuliner, di mana berbagai stand makanan siap saji siap memanjakan para penonton," katanya.
Dalam upaya memastikan keamanan pangan, kata dia, pihaknya berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah untuk melakukan pengawasan ketat terhadap pelaku UMKM yang berpartisipasi.
Pihaknya juga telah melakukan berbagai kegiatan untuk mendukung keamanan pangan, termasuk memberikan bimbingan teknis keamanan pangan bagi pelaku usaha dan pengujian bahan makanan.
Sejak Agustus, BBPOM Mataram telah melaksanakan serangkaian program pelatihan untuk pelaku usaha kuliner, termasuk restoran, hotel, dan katering.
"Selain itu, kami juga melakukan kurasi terhadap 30 pelaku usaha binaan Dinas Koperasi dan UKM NTB yang berpartisipasi dalam event internasional tersebut," ujar Yosef.
Dari 27-28 September 2024, kata dia, tim sudah melakukan pengambilan sampel dan uji cepat terhadap aneka makanan yang dijual di area Sirkuit Mandalika.
Hasilnya, dari 60 sampel yang diuji, seluruhnya dinyatakan bebas dari bahan berbahaya seperti formalin, boraks, rhodamin B, dan methanyl yellow.
"Dengan cuaca panas saat ini, penting bagi kami untuk melindungi masyarakat dari risiko keracunan pangan. Edukasi kepada para pedagang juga menjadi bagian penting dalam memastikan mereka memahami prinsip keamanan pangan," ucap Yosef.
Menurutnya, event MotoGP memberikan kesempatan emas bagi pelaku usaha jasa boga dan UMKM pangan di NTB, untuk memperkenalkan kuliner lokal. Baik dalam bentuk makanan siap saji maupun pangan olahan dalam kemasan.
Melihat potensi tersebut, kata Yosef, pihaknya tidak menginginkan ada kasus yang disebabkan karena makanan mencoreng reputasi NTB di ajang internasional itu.
"Oleh karena itu, pengawasan dan edukasi keamanan pangan bagi para pelaku usaha adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan," katanya.
