DPD Golkar Mataram targetkan 12 kursi DPRD

Mataram (Antaranews NTB) - DPD II Partai Golkar Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menargetkan sebanyak 12 kursi DPRD atau menjadi partai peraih suara terbanyak di kota itu pada Pemilu 2019.

"Saat ini Partai Golkar menjadi partai peraih suara terbanyak dengan meraup 9 kursi dari 40 kursi DPRD," kata Ketua DPD II Partai Golkar Kota Mataram H. Mohan Roliskana di Mataram, Selasa.

Untuk dapat mencapai target tersebut, kata Mohan yang juga menjabat sebagai Wakil Wali Kota Mataram, Partai Golkar harus bekerja lebih keras agar target bisa tercapai.

"Kami tetap optimistis target itu bisa meskipun realitasnya sangat sulit," ujarnya.

Sangat sulit, lanjut Mohan, karena adanya kasus anggota DPRD Kota Mataram dari Partai Golkar sekaligus sebagai calon anggota legislatif (caleg) terkena operasi tangkap tangan (OTT) dana proyek rehabilitasi SD dan SMP pascagempa.

"Padahal, calon dengan inisial HM tersebut merupakan kader potensial partai karena pada Pemilu 2014 dia meraih suara terbanyak di daerah pemilihannya," kata Mohan.

Untuk itu, dia sangat menyayangkan kasus yang menimpa kader tersebut, apalagi di Daerah Pemilihan (Dapil) Cakranegara, HM sangat terkenal baik terhadap semua warga sekitar.

Di sisi lain, Mohan mengakui kehilangan seorang kader potensial yang dinilai mampu mendongkrak suara partai dalam pemilu tahun depan.

"Dampaknya dari kasus tersebut pasti ada dan ini menjadi pekerjaan rumah bagi Golkar agar bekerja lebih keras supaya target yang telah ditetapkan bisa tercapai," ujarnya.

Menyinggung tentang pergantian antarwaktu (PAW) terhadap kader bersangkutan, Mohan mengatakan bahwa peluang PAW sangat tipis mengingat salah satu syarat PAW masa jabatan lebih dari 6 bulan sebelum pemilu.

"Pemilu akan dilaksankaan tinggal 6 bulan. Belum lagi, berbagai proses dan tahapan lainnya yang membutuhkan waktu yang tidak singkat," katanya.

Mantan anggota DPRD Kota Mataram dengan inisial HM terjaring dalam OTT jatah proyek rehabilitasi SD dan SMP pascagempa senilai Rp4,2 miliar, Jumat (14/9).

HM kini ditahan oleh pihak kejaksaan guna memudahkan proses pemeriksaan yang saat ini telah masuk tahap penyidikan dengan menetapkan HM sebagai tersangka.

HM tertangkap tangan menerima uang tunai Rp30 juta dari Kadis Pendidikan Kota Mataram H. Sudenom yang didampingi seorang kontraktor berinisial CT.

Uang tersebut diduga jatah yang diminta Muhir setelah anggaran proyek rehabilitasi SD dan SMP pascagempa senilai Rp4,2 miliar disahkan dalam pembahasan APBD-P Kota Mataram pada tahun anggaran 2018. (*)