Mataram (Antaranews NTB) - Dinas Perhubungan (Dishub) Nusa Tenggara Barat memberi perhatian serius terhadap pelayaran rakyat karena berkontribusi terhadap kelancaran arus barang dan masyarakat di daerah terpencil.
"Kalau tidak ada pelayaran rakyat (pelra), tidak ada yang bisa kirim ikan di daerah kepulauan, termasuk di NTB," kata Kepala Dishub NTB Lalu Bayu Windia di Mataram, Minggu.
Ia menjelaskan pelayaran rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar termasuk pinisi, kapal layar bermotor, dan atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.
Pelaku usaha yang melaksanakan pelayaran rakyat ada yang menggunakan kapal layar dengan batas maksimum 500 gross tonnage (GT). Ada juga kapal motor berukuran?paling kecil?7 GT dan maksimum besar?35 GT.
"Izin perusahaan pelayaran rakyat menjadi kewenangan daerah," ujarnya.
Pihaknya saat ini masih melakukan pendataan pelayaran rakyat yang tersebar di Pulau Lombok dan Sumbawa. Hal itu penting dilakukan untuk memastikan legalitas operasional kapal.
Selain izin, lanjut Bayu, pendataan juga bertujuan untuk memastikan alat keselamatan yang tersedia di setiap kapal, seperti jaket pelampung, navigasi, radio dan jangkar.?
"Pendataan juga berkaitan dengan intervensi yang akan kami lakukan terutama yang berkaitan dengan upaya pengawasan dan pembinaan," ujarnya.
Menurut dia, upaya menata keberadaan pelayaran rakyat di NTB, sejalan dengan program Kementerian Perhubungan yang juga memberikan perhatian serius terhadap keberadaan pelayaran rakyat di seluruh Indonesia.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp400 miliar untuk menyubsidi pelayaran rakyat dalam rangka membenahi moda transportasi laut yang bersifat tradisional tersebut.
"Pelayaran rakyat ibarat armada semut, namun sangat besar manfaatnya. Di satu sisi regulasi masih belum banyak dan kita cenderung abai," kata Bayu.
Berita Terkait
Puluhan Warga Mataram Lakukan Aksi Gunduli Kepala
Jumat, 21 Agustus 2015 15:53
Haji- 60 Persen Calon Haji Mataram Risiko Tinggi
Rabu, 19 Agustus 2015 21:37
Bupati Sumbawa Barat Evaluasi Jelang Akhir Jabatan
Selasa, 11 Agustus 2015 7:40
Legislator Kecewa Anggaran Sosial Minim Dialokasikan Pemprov NTB
Rabu, 5 Agustus 2015 23:18
Anggaran pengamanan pilkada sumbawa barat rp1,5 miliar
Jumat, 31 Juli 2015 15:01
Paket "K2" Pertama Mendaftar Ke KPU KSB
Senin, 27 Juli 2015 11:14
Paket "f1" didukung partai terbanyak dalam pilkada
Minggu, 5 Juli 2015 14:21
Ikan tuna NTB mengandung merkuri kadar rendah
Rabu, 10 Juni 2015 6:56