Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman menyampaikan bahwa fokus Kementerian Transmigrasi ke depan yaitu akan melakukan revitalisasi kawasan yang sudah ada terlebih dahulu. Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Ia menyebut bahwa terdapat sekitar 45 kawasan transmigrasi yang akan dilakukan revitalisasi.
"Revitalisasinya itu dalam bentuk, misalkan peningkatan sarana-prasarananya. Kemudian, pendidikan dan kesehatannya, hal-hal yang memang perlu dilengkapi, sehingga orientasinya itu berorientasi kepada kesejahteraan, bukan lagi kepada perpindahan penduduknya dulu. Tapi fokusnya dulu adalah kepada kesejahteraan," ujar Iftitah saat sesi doorstop setelah Rapat Kerja antara Komisi V DPR RI dengan Menteri Transmigrasi di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.
Ia memastikan bahwa fokus program transmigrasi ke depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memeratakan perekonomian nasional, bukan hanya terkait dengan perpindahan penduduk semata.
Baca juga: Viva Yoga sebut ditunjuk Prabowo menjadi Wamen Transmigrasi
Pihaknya akan memprioritaskan transmigrasi lokal yaitu memanfaatkan perpindahan penduduk yang berada di dalam provinsi tersebut, bukan dari provinsi lain ke provinsi tertentu.
"Ke depan itu lebih kepada desentralisasi sesuai dengan kesepakatan otonomi daerah. Jadi, sistemnya bottom up, kalau misalkan ada permintaan itulah yang nanti akan kita lakukan," ujar Iftitah.
Ia mengatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan kajian terhadap program transmigrasi ini pada tahun depan 2025.
Baca juga: Kemajuan desa di Indonesia alami akselerasi
"Untuk akhir 2024 ini, contohnya misalkan ada penempatan 121 kepala keluarga. Dari 121 kepala keluarga itu, sebanyak 53 kepala keluarga atau sekitar 50 persen berasal dari penduduk setempat. Jadi, bukan dari provinsi atau pulau lainnya. contohnya itu di Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan Sumatera Barat," ujar Ifititah.
Kementerian Transmigrasi berkomitmen dan berfokus terhadap penyelesaian masalah transmigrasi, terutama terkait dengan inventarisasi atau pencatatan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Transmigrasi di seluruh Indonesia.
"Saya sudah sampaikan bahwa kita akan lakukan revitalisasi kawasan yang belum dimanfaatkan optimal. Kita punya 3,1 juta hektar itu HPL. Itu sudah diberikan kepada para transmigran dalam SHM (Surat Hak Milik). Nah sisanya berapa itu yang sedang kita kejar," ujar Iftitah.
"Revitalisasinya itu dalam bentuk, misalkan peningkatan sarana-prasarananya. Kemudian, pendidikan dan kesehatannya, hal-hal yang memang perlu dilengkapi, sehingga orientasinya itu berorientasi kepada kesejahteraan, bukan lagi kepada perpindahan penduduknya dulu. Tapi fokusnya dulu adalah kepada kesejahteraan," ujar Iftitah saat sesi doorstop setelah Rapat Kerja antara Komisi V DPR RI dengan Menteri Transmigrasi di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.
Ia memastikan bahwa fokus program transmigrasi ke depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memeratakan perekonomian nasional, bukan hanya terkait dengan perpindahan penduduk semata.
Baca juga: Viva Yoga sebut ditunjuk Prabowo menjadi Wamen Transmigrasi
Pihaknya akan memprioritaskan transmigrasi lokal yaitu memanfaatkan perpindahan penduduk yang berada di dalam provinsi tersebut, bukan dari provinsi lain ke provinsi tertentu.
"Ke depan itu lebih kepada desentralisasi sesuai dengan kesepakatan otonomi daerah. Jadi, sistemnya bottom up, kalau misalkan ada permintaan itulah yang nanti akan kita lakukan," ujar Iftitah.
Ia mengatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan kajian terhadap program transmigrasi ini pada tahun depan 2025.
Baca juga: Kemajuan desa di Indonesia alami akselerasi
"Untuk akhir 2024 ini, contohnya misalkan ada penempatan 121 kepala keluarga. Dari 121 kepala keluarga itu, sebanyak 53 kepala keluarga atau sekitar 50 persen berasal dari penduduk setempat. Jadi, bukan dari provinsi atau pulau lainnya. contohnya itu di Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan Sumatera Barat," ujar Ifititah.
Kementerian Transmigrasi berkomitmen dan berfokus terhadap penyelesaian masalah transmigrasi, terutama terkait dengan inventarisasi atau pencatatan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Transmigrasi di seluruh Indonesia.
"Saya sudah sampaikan bahwa kita akan lakukan revitalisasi kawasan yang belum dimanfaatkan optimal. Kita punya 3,1 juta hektar itu HPL. Itu sudah diberikan kepada para transmigran dalam SHM (Surat Hak Milik). Nah sisanya berapa itu yang sedang kita kejar," ujar Iftitah.
