Cek fakta terbesar di Indonesia digelar saat Pilkada 2024

id hoaks,cek fakta,pemeriksaan fakta,informasi bohong,AJI,Mafindo,AMSI,Cek fakta Pilkada 2024

Cek fakta terbesar di Indonesia digelar saat Pilkada 2024

Tangkap layar sebuah unggahan di media sosial TikTok menarasikan Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan pemberhentian dana desa karena banyaknya kepala desa yang korupsi. Namun, unggahan tersebut adalah hoaks. ANTARA/TikTok

Jakarta (ANTARA) - Koalisi Cek Fakta menjernihkan informasi yang beredar di tengah masyarakat pada momen Pilkada 2024 dengan mengadakan kegiatan pemeriksaan fakta serentak terbesar di Indonesia pada hari Rabu.

Kolaborasi pemeriksaan fakta atas dugaan informasi bohong atau hoaks ini secara daring dengan melibatkan setidaknya 40 media dan komunitas pemeriksa fakta yang tersebar di Tanah Air. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia (MAFINDO) yang merupakan pencetus Koalisi Cek Fakta.

"Dari beberapa monitoring, hoaks seputar pilkada ini masih tinggi. Masyarakat mendapat informasi yang salah sehingga besar kemungkinan memilih dengan pertimbangan salah. Kegiatan ini salah satu cara untuk melawan hoaks tersebut sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang tepat," kata Sekretaris Jenderal AJI Indonesia Bayu Wardhana dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

AJI Indonesia menilai sinergi dalam pengecekan fakta penting agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan pertimbangan matang dari informasi akurat.

Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wahyu Dhyatmika mengatakan bahwa bertambahnya jumlah media dan pemeriksa fakta yang terlibat pada momen Pilkada 2024, memperlihatkan bahwa peran media dalam melayani pembacanya menjadi makin signifikan.

"Peran cek fakta pada hari pencoblosan ini luar biasa penting agar suara rakyat benar-benar murni dari nuraninya dan tidak dicemari hoaks maupun upaya disinformasi apa pun," terang Wahyu.

Mengacu catatan MAFINDO, terdapat 670 hoaks terkait dengan pemilu sepanjang Januari—Juni 2024 dengan perincian peredaran di TikTok sebesar 26,7 persen, YouTube 25,4 persen, Facebook 23,7 persen, Twitter 12,8 persen, dan WhatsApp 5,2 persen.

Kegiatan pemeriksaan fakta ini juga mendapatkan dukungan dari Google News Initiative dengan target menekan dan memperlambat peredaran hoaks kepada publik.

Baca juga: Prabowo perintahkan hentikan pemberian dana desa, cek faktanya?