Lombok Timur (ANTARA) - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) bakal melaporkan kasus perampasan kamera dan penghapusan hasil liputan salah seorang wartawan Selaparang TV Lombok Timur Bq Silawati saat meliput uji coba makan gratis di Unit Dapur Makan Gizi Gratis (MBG) Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Lombok Timur, belum lama ini ke Presiden RI dan menteri terkait.
"Keputusan pengurus, menyikapi perlakuan arogan oknum Satuan Petugas Pelayanan Gizi Makan Gizi Gratis (SPPG MBG) di Lombok Timur akan bersurat ke Presiden RI dan Menteri yang menangani," kata Ketua PWI Lorim H Muludin di Lombok Timur, Minggu.
Menurutnya, kejadian tersebut di dinilai sebagai persoalan serius atas perlakuan yang diterima salah seorang anggota PWI Lotim.
"Bila perlu kasus ini kita bawa ke ranah hukum," katanya, seraya mendapat dukungan dari anggota lainnya.
Baca juga: PWI kecam perampasan kamera wartawan saat meliput MBG di Lombok Timur
Menurutnya, perlakuan yang diterima salah seorang anggota PWI suatu pelanggaran, karena merampas menghapus hasil karya jurnalistik, sehingga menjadi atensi pengurus dan anggota PWI.
"Jangankan seorang petugas dapur MBG, seorang presiden-pun tidak boleh melakukan intimidasi dan arogansi terhadap wartawan yang sedang melakukan kerja jurnalistik. Jadi kita sangat mengutuk tindakan oknum tersebut," tegasnya.
Menurut Muludin, yang disesalkan, dalam kasus ini, oknum bersangkutan tak ada etikad baik untuk meminta maaf baik kepada wartawan yang diintimidasi maupun ke pengurus PWI tempat Bq Sila menjadi anggota.
"Kami mendukung program pemerintah Makan Bergizi Gratis yang sedang diuji coba tersebut. Sebagai bentuk dukungan insan pers, program tersebut harus disosialisasikan ke masyarakat," ucapnya.
Baca juga: TNI siapkan tiga titik lokasi MBG di Lombok Timur
Muludin menggarisbawahi, protes yang dilakukan pengurus PWI Lombok Timur kepada personal oknum yang mencederai tugas wartawan dan tidak ada kaitannya dengan pondok pesantren tempat uji coba MBG di Lombok Timur. Pondok pesantren sudah maksimal memberikan pelayanan terbaik dengan harapan suksesnya program presiden tersebut.
Program yang sangat bagus ini harus didukung semua masyarakat Indonesia dan pers memiliki peran untuk mensosialisasikan. Tetapi, saat peran itu dilakukan wartawan, justru anggota PWI Lotim mendapatkan perlakukan tidak layak.
"Tindakan intimidasi pengambilan kamera secara paksa dan penghapusan hasil liputan itu yang kami tidak terima. Sangat wajar bila semua komunitas jurnalis berteriak dengan persoalan ini," tandasnya lagi.
Terhadap dorongan semua pengurus dan anggota PWI Lombok Timur agar oknum petugas yang arogan itu ditarik (dipecat) dari MBG.
"Ini jadi pelajaran untuk semua agar tidak terulang lagi, siapapun tidak boleh melakukan intimidasi terhadap wartawan yang sedang melaksanakan tugas, kita bekerja dilindungi UU," tegasnya.
