Jakarta (ANTARA) - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menindak 3.572 pelanggaran pada hari pertama Operasi Patuh Jaya (OPJ) 2025 di DKI Jakarta dan sekitarnya.
"Jumlah penegakan hukum OPJ pada Senin (14/7) atau hari pertama sebanyak 3.572 pelanggaran," kata Wadirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Wiyono saat dihubungi di Jakarta, Selasa.
Ia merinci, pelanggaran dengan pemberian bukti pelanggaran (tilang) elektronik (electronic traffic law enforcement/ETLE) sebanyak 1.920 pelanggaran, tilang manual 69 pelanggaran dan teguran 1.583 pelanggaran.
Argo menjelaskan jenis pelanggaran untuk kendaraan roda dua didominasi oleh penggunaan helm yang tidak standar nasional Indonesia (SNI) sebanyak 982 perkara dan melawan arus sebanyak 190 perkara.
"Sedangkan untuk jenis pelanggaran kendaraan roda empat didominasi oleh penggunaan telepon seluler (ponsel) saat berkendara ada empat pelanggaran dan tidak menggunakan sabuk pengaman 474 pelanggaran," katanya.
Ia juga menyebutkan pihaknya telah melakukan kegiatan preemtif dengan melakukan penyuluhan atau penerangan sebanyak 1.415 kali dan juga penyebaran brosur atau pemasangan spanduk ada 2.684 kali.
Baca juga: Polisi mengungkap kronologi penangkapan pengemudi arogan berpelat dinas
Argo juga menyebutkan ada sejumlah ruas-ruas jalan yang tidak terjangkau kamera pengawas CCTV seperti di ruas Jalan Asia Afrika, ruas Jalan Sudirman Thamrin, ruas Jalan DI Panjaitan, ruas Jalan Tomang, ruas Jalan Benyamin Sueb.
Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 2.938 personel gabungan dalam OPJ 2025 mulai Senin (14/7).
Baca juga: David "koboi jalanan" jadi tersangka
Operasi ini akan dilaksanakan selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 14 sampai tanggal 27 Juli 2025, dengan melibatkan sebanyak 2.938 personel gabungan.
OPJ tahun ini mengangkat tema Tertib Berlalu Lintas Demi Terwujudnya Indonesia Emas.
Tema tersebut dinilai sangat relevan, dengan semangat untuk membangun Indonesia yang maju, aman dan sejahtera karena ketertiban dalam berlalu lintas merupakan cerminan, kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.
