Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah segera menertibkan peternak ayam ilegal yang tersebar di beberapa daerah untuk mencegah kelebihan pasokan yang mengakibatkan harga anjlok
"Terlalu banyak peternak yang tidak teridentifikasi dan tidak terdaftar sehingga tidak dapat dikendalikan, untuk mengatasinya, kami akan membentuk tim yang akan menyisir hingga ke bawah guna mengetahui apakah peternak tersebut berizin atau tidak," kata Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah Lalu Muhammad Syafriadi di Semarang, Rabu.
Menurut dia, anjloknya harga ayam di tingkat peternak akibat populasi ayam potong yang berlebih atau "over supply" di kalangan peternak.
Terjadinya kelebihan pasokan itu, kata dia, tidak terlepas dari munculnya sejumlah peternak ilegal dan tidak terdeteksi karena proses perizinan peternakan di Jateng menjadi kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota.
Ia mengungkapkan saat ini ada sekitar 40 juta ayam yang siap dijual di Jateng dengan harga ayam di tingkat peternak hanya Rp6.000-Rp7.500 per kilogram, sedangkan harga di tingkat konsumen mencapai Rp30.000/kg.
"Dalam rapat di Solo itu kami menemukan fakta bahwa ada 40 juta ayam potong siap jual. Bisa dibayangkan, begitu banyaknya ayam yang ada di Jateng saat ini," ujarnya.
Lalu menilai penurunan harga ayam di tingkat peternak memang terjadi cukup drastis dan apabila hal itu dibiarkan terus terjadi, dikhawatirkan akan banyak peternak yang gulung tikar karena merugi.
"Selain menertibkan peternak ayam ilegal, kami juga akan melakukan pengawasan terkait peredaran 'day old chicken' dari para integrator," katanya.
Selain telah membentuk tim khusus untuk melakukan pengawasan langsung di lapangan, Disnakeswan Jateng juga telah berkoordinasi dengan tim Satgas Pangan dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengantisipasi hal-hal yang melanggar atau menjadi persoalan serius.
"Kami bersama Satgas Pangan dan KPPU akan turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan, kami tidak ingin ada perang bintang dari persoalan ini," ujarnya.
Berita Terkait
Puluhan Warga Mataram Lakukan Aksi Gunduli Kepala
Jumat, 21 Agustus 2015 15:53
Haji- 60 Persen Calon Haji Mataram Risiko Tinggi
Rabu, 19 Agustus 2015 21:37
Bupati Sumbawa Barat Evaluasi Jelang Akhir Jabatan
Selasa, 11 Agustus 2015 7:40
Legislator Kecewa Anggaran Sosial Minim Dialokasikan Pemprov NTB
Rabu, 5 Agustus 2015 23:18
Anggaran pengamanan pilkada sumbawa barat rp1,5 miliar
Jumat, 31 Juli 2015 15:01
Paket "K2" Pertama Mendaftar Ke KPU KSB
Senin, 27 Juli 2015 11:14
Paket "f1" didukung partai terbanyak dalam pilkada
Minggu, 5 Juli 2015 14:21
Ikan tuna NTB mengandung merkuri kadar rendah
Rabu, 10 Juni 2015 6:56