Mataram (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) RI Bambang Brodjonegoro menyatakan kerugian ekonomi akibat kemacetan di ibu kota mencapai Rp56 triliun berdasarkan hasil studi pada 2013.
"Jika studinya kita lakukan pada tahun ini kemungkinan kerugian ekonominya sudah Rp100 triliun lebih," kata dia, di Kantor Kementerian PPN RI, Jakarta, Rabu, pada kegiatan Dialog II pemindahan Ibu Kota Negara.
Studi kerugian aspek ekonomi akibat dampak kemacetan ibu kota tersebut dihitung selama kurun waktu satu tahun. Oleh karena itu, pemerintah ingin mengusulkan pemindahan ibu kota.
Ia menilai kemacetan tinggi yang terjadi di Jakarta akibat sistem publik transportasi belum mampu atau masih tertinggal jauh dibandingkan kebutuhan masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi.
Lulusan University of IIIinois di Urbana-Champaign, Amerika Serikat tersebut menegaskan pemerintah perlu membangun bukan memindahkan pusat pemerintahan ke suatu kota.
Setelah dibangunnya ibu kota yang baru, maka diharapkan dapat mengatasi persoalan-persoalan tadi seperti kerugian ekonomi akibat kemacetan.
"Ini akan menjadi representasi dari identitas bangsa," katanya.
Apalagi, Indonesia sudah menjadi negara G20 dengan produk domestik bruto (PDB) terbesar ke-16 di dunia maka sudah sewajarnya memiliki ibu kota yang modern, berstandar internasional dengan tata kelola yang efisien dan efektif.
"Jadi kita benar-benar ingin ibu kota yang sentris," ujarnya.
Untuk menjawab dan mengatasi kerugian ekonomi akibat kemacetan tersebut, maka pemerintah menawarkan tiga opsi terkait pemindahan ibu kota. Pertama tetap di Jakarta, kedua pindah namun tidak jauh dari Jakarta dan ketiga pindah ke luar Jawa.
Menurut dia, pindah ke luar Pulau Jawa merupakan alasan paling tepat untuk mengatasi berbagai persoalan di ibu kota saat ini salah satunya kemacetan.
Baca juga: Menteri PPN ungkap alasan pentingnya memindah ibu kota negara
Berita Terkait
Puluhan Warga Mataram Lakukan Aksi Gunduli Kepala
Jumat, 21 Agustus 2015 15:53
Haji- 60 Persen Calon Haji Mataram Risiko Tinggi
Rabu, 19 Agustus 2015 21:37
Bupati Sumbawa Barat Evaluasi Jelang Akhir Jabatan
Selasa, 11 Agustus 2015 7:40
Legislator Kecewa Anggaran Sosial Minim Dialokasikan Pemprov NTB
Rabu, 5 Agustus 2015 23:18
Anggaran pengamanan pilkada sumbawa barat rp1,5 miliar
Jumat, 31 Juli 2015 15:01
Paket "K2" Pertama Mendaftar Ke KPU KSB
Senin, 27 Juli 2015 11:14
Paket "f1" didukung partai terbanyak dalam pilkada
Minggu, 5 Juli 2015 14:21
Ikan tuna NTB mengandung merkuri kadar rendah
Rabu, 10 Juni 2015 6:56