Mataram, 17/11 (ANTARA) - Wali Kota Mataram H. Muhammad Ruslan mempersoalkan posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nusa Tenggara Barat (NTB) yang masih berada di urutan 32 dari 33 provinsi di Indonesia karena dinilai tidak sesuai dengan fakta.
"Saya menilai pendataan terhadap indikator meningkatnya IPM NTB yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) masih perlu diluruskan," katanya di Mataram, Selasa.
Menurut dia, berbagai prestasi terhadap pembangunan daerah mulai dari indikator ekonomi, kesehatan maupun pendidikan sudah memperlihatkan adanya peningkatan khususnya di Kota Mataram.
Namun ternyata semua itu dianggap belum mampu mengubah kedudukan IPM NTB di tingkat nasional.
Untuk itu, perlu adanya perbaikan dalam proses pendataan dengan melihat secara jeli indikator yang mendongkrak peningkatan IPM NTB.
Ia juga menilai pemerintah kabupaten/kota lainnya di NTB, mempunyai pendapat yang sama terkait persoalan tersebut, sehingga pihaknya berharap kepada BPS NTB untuk mengevaluasi dan memonitoring hasil pendataan yang dilakukan.
"Kami mempertanyakan begitu banyak prestasi yang diperoleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, namun belum mampu mendongkrak IPM NTB, ini perlu ada evaluasi terhadap hasil pendataan yang dilakukan BPS," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Analisis Lintas Sektor BPS NTB, I Gusti Lanang Putra mengatakan, pihaknya dalam melakukan pendataan sudah sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.
Menurut dia, IPM merupakan indeks komposit yang terdiri dari tiga komponen utama yaitu kesehatan, pendidikan dan pendapatan yang diracik menjadi satu secara proporsional.
Dari indikator ekonomi NTB sudah memberikan pengaruh yang cukup tinggi khususnya di Kota Mataram, namun dua indikator lainnya yakni pendidikan dan kesehatan masih tertinggal dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia.
"Pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan NTB masih tertinggal jauh dibandingkan provinsi lainnya, itu yang menyebabkan IPM NTB belum terdongkrak dan masih berada di posisi 32 dari 33 provinsi atau hanya berada satu tingkat di atas Provinsi Papua," ujarnya.
Hal senada juga diugkapkan Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB, Drs. M. Imhal. Dia mengakui kalau selama ini kontribusi peningkatan IPM NTB dari sektor pendidikan masih minim.
Hal itu dilihat dari masih tingginya angka buta huruf yakni mencapai 393 ribu orang lebih mulai dari usia 15 tahun keatas.
Menurut dia, dengan pendataan yang akurat dan monitoring yang dilakukan secara terus menerus bekerja sama dengan instansi terkait termasuk aparat keamanan, masalah buta aksara di NTB akan cepat teratasi.
Sehingga secara otomatis akan mampu berkontribusi terhadap peningkatan IPM NTB.
Ia menambahkan, hasil penghitungan IPM terakhir yang dikeluarkan pada awal 2009, masih menempatkan provinsi NTB sebagai daerah yang mempunyai perhatian sedang terhadap pembangunan manusia. Hal ini didasarkan pada kriteria pencapaian IPM yang masih dibawah 80.
Namun, selama periode 2004-2007, IPM NTB terus mengalami peningkatan, dari 63,04 pada tahun 2006 menjadi 63,71 pada 2007.
"Terjadinya peningkatan IPM NTB tersebut belum mampu menggeser posisi NTB dari posisi 32 dari 33 provinsi di Indonesia setelah Provinsi Papua, karena nilai peningkatannya selalu jauh lebih kecil jika dibandingkan IPM Nasional," ujarnya.(*)