Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Panitia Khusus Kajian tentang Ibukota Negara, A. Bakrie menilai perlu kajian mendalam terkait keamanan ibukota negara di Kalimantan Timur.
Dia menilai, aspek keamanan dan pertahanan ibukota harus menjadi prioritas yang dipikirkan Pemerintah karena wilayah Kalimantan Timur, satu daratan dengan negara-negara tetangga.
"Pada prinsipnya teman-teman Pansus memahami namun sebagian melihat perlu kajian mendalam karena menyangkut keamanan, karena nanti kita satu daratan dengan negara tetangga seperti Malaysia," kata A. Bakrie usai Rapat Kerja Pansus dengan perwakilan pemerintah, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.
Dia menilai jangan sampai pemindahan ibukota negara tidak memperhatikan aspek keamanan dan pertahanan negara karena kalau pusat pemerintahan tidak aman, bisa memicu terjadinya kerusuhan.
Baca juga: Presiden bantah ibu kota negara sudah dipastikan di Kaltim
Menurut dia, apa yang disampaikan Kementerian Pertahanan dan TNI dalam Raker Pansus, Pemerintah sudah memperhatikan aspek keamanan dan pertahanan di wilayah laut, darat, dan udara.
"Memang secara rinci tidak memungkinkan disampaikan dalam Raker namun mereka menjamin di 2024 ketika pindah ibukota, semua wilayah ibukota baru sudah terpayungi semua," ujarnya.
Dia menilai sistem pertahanan dan keamanan di ibukota baru memerlukan pengamanan yang canggih dengan dukungan teknologi yang memadai, atau disebut "smart security".
Karena itu menurut dia, Pansus Ibukota Negara menilai perlu adanya penambahan anggaran pertahanan dan keamanan negara karena dibandingkan dengan negara lain, masih jauh.
"Tadi disampaikan kesiapan dari sisi keamanan oleh perwakilan Panglima TNI bahwa Insya Allah mudah-mudahan semuanya akan bisa ditangani dan mereka juga sudah menyampaikan anggaran biaya dan menyerahkan kepada Bappenas," katanya.
Baca juga: Bukit Soeharto diusulkan sebagai calon ibu kota negara
Baca juga: Masih layakkah Jakarta menjadi ibu kota negara?
