Mataram (ANTARA) - Presiden Joko Widodo membantah pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil yang menyebutkan bahwa lokasi baru ibu kota negara sudah dipastikan pindah ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Menurut Jokowi, hingga kini pihaknya masih melakukan serangkaian kajian. Sehingga, lokasi dipindahkannya ibu kota belum dapat dipastikan ke provinsi mana.
"Masih tunggu satu, dua kajian," ujarnya kepada awak media usai konferensi pers di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis petang, tentang kondisi tanah Papua pascakerusuhan.
Jokowi tidak membeberkan mengenai kajian apa saja yang belum dilengkapi tentang rencana pemindahan ibu kota. Yang pasti, ia mengaku segera mengumumkannya ketika sudah menerima secara lengkap mengenai kajiannya.
"Akan kita umumkan pada waktunya, masih nunggu kajian, tinggal satu, dua kajian belum disampaikan kepada saya," tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil memastikan ibu kota negara akan pindah ke Provinsi Kalimantan Timur.
"Kalimantan Timur, tapi lokasi spesifiknya yang belum," kata Sofyan di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis.
Sofyan menegaskan pengadaan lahan untuk kebutuhan ibu kota ini masih menunggu pengumuman resmi lokasi pasti ibu kota baru oleh Presiden.
Ia memastikan kebutuhan lahan ibu kota baru untuk tahap pertama memerlukan tanah seluas 3.000 hektare yang akan dimanfaatkan guna pembangunan kantor pemerintahan.
"Setelah itu luas perluasannya bisa 200-300 ribu ha, sehingga bisa bikin kota, dengan taman kota yang indah, banyak tamannya, orang bisa hidup sehat dan udara bersih. Kita harapkan jadi kota menarik buat dihidupi," kata Sofyan.
Presiden bantah ibu kota negara sudah dipastikan di Kaltim
Presiden Joko Widodo (Antara)
