Mataram (ANTARA) - Anggota Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lalu Budi Suryata mendorong Pemerintah Provinsi NTB meningkatkan pelayanan kesehatan, karena masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik.
"Momen Hari Kesehatan Nasional (HKN) tahun 2019, harusnya dijadikan semangat dalam meningkatkan pelayanan. Karena memang masyarakat berhak mendapatkannya," ujarnya di Mataram, Kamis.
Ketua Fraksi Bintang Perjuangan Nurani Rakyat (BPNR) ini juga menyoroti beberapa hal. Terutama dari sisi penanganan medis maupun petugas kesehatan.
Ia merasa penanganan medis/pelayanan termasuk sisi petugas kesehatan belum maksimal. Sebab, pria yang kerap disebut LBS tersebut, menilai masih ditemukan adanya ketimpangan penanganan kesehatan antara "Si Kaya dan Si Miskin".
Pelayanan kesehatan lanjut anggota DPRD NTB dari Dapil V Sumbawa - Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), harusnya menjadi suatu hal yang dikedepankan, bahkan menjadi program utama untuk masyarakat.
"Kesehatan ini juga sangat relevan dengan program Presiden Joko Widodo. Sehingga dalam rangka mewujudkan itu, maka revitalisasi Puskesmas menjadi keniscayaan yang harus diwujudkan," jelasnya.
"Karena jika itu dilakukan, maka In syaa Allah setengah dari pekerjaan bidang kesehatan itu bisa terselesaikan dengan baik," sambung Budi Suryata.
Tak hanya itu, adapun soal kenaikan tarif BPJS Kesehatan menjadi sorotannya.
"Saya berharap kenaikan ini tidak dikenakan pada golongan bawah atau masyarakat kurang mampu tetapi kenaikan ini lebih tepat untuk masyarakat menengah ke atas," ucap Budi.
Politisi yang dikenal cukup vokal itu juga mengungkapkan bahwa pengenaan kenaikan tarif kepada masyarakat menengah ke atas ini agar kemudian bisa disubsidi silang.
Pemerintah dalam hal ini juga diminta untuk lebih selektif me-manage kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
"Kalau menengah ke atas dinaikkan tarifnya saya rasa tidak masalah. Tapi harus dibarengi dengan pelayanan kesehatan yang memadai," ujarnya.
Pelayanan kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat saat ini belum optimal. Sehingga ia menyatakan perlu ditingkatkan.
"Peningkatan pelayanan kesehatan ini menjadi kata kunci yang dimulai dari Puskesmas. Jika itu dilakukan maka masyarakat akan tertangani dengan baik tanpa harus merujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi," katanya.
Berita Terkait
DPRD dukung penertiban PJU ilegal di Lombok Tengah
Selasa, 7 Mei 2024 10:08
KPU tetapkan anggota DPRD Lombok Tengah terpilih di Pemilu 2024
Senin, 6 Mei 2024 12:55
Pembahasan LPKJ Bupati Dompu 2023 rampung
Kamis, 2 Mei 2024 21:08
Pemkab Lombok Tengah diminta fokus menyelesaikan perbaikan jalan
Kamis, 2 Mei 2024 17:04
Realisasi pendapatan daerah di Lombok Tengah capai Rp2.278 triliun
Selasa, 30 April 2024 18:17
Implemenatasi Perda Pencegahan Perkawinan Anak di NTB dievaluasi
Rabu, 24 April 2024 13:02
Legislator prihatin banyak pelajar di NTB tersangkut kasus hukum
Selasa, 23 April 2024 18:00
DPRD Lombok Tengah merevisi Perda Desa akomodasi perubahan UU desa
Minggu, 21 April 2024 5:54