DPRD mendorong Pemprov NTB tingkatkan pelayanan kesehatan

id DPRD NTB,Pemprov NTB,Peningkatan Mutu Kesehatan,Mutu Pelayanan Kesehatan

DPRD mendorong Pemprov NTB tingkatkan pelayanan kesehatan

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Budi Suryata. (ANTARA/Nur Imansyah).

Mataram (ANTARA) - Anggota Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lalu Budi Suryata mendorong Pemerintah Provinsi NTB meningkatkan pelayanan kesehatan, karena masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik.

"Momen Hari Kesehatan Nasional (HKN) tahun 2019, harusnya dijadikan semangat dalam meningkatkan pelayanan. Karena memang masyarakat berhak mendapatkannya," ujarnya di Mataram, Kamis.

Ketua Fraksi Bintang Perjuangan Nurani Rakyat (BPNR) ini juga menyoroti beberapa hal. Terutama dari sisi penanganan medis maupun petugas kesehatan.

Ia merasa penanganan medis/pelayanan termasuk sisi petugas kesehatan belum maksimal. Sebab, pria yang kerap disebut LBS tersebut, menilai masih ditemukan adanya ketimpangan penanganan kesehatan antara "Si Kaya dan Si Miskin".

Pelayanan kesehatan lanjut anggota DPRD NTB dari Dapil V Sumbawa - Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), harusnya menjadi suatu hal yang dikedepankan, bahkan menjadi program utama untuk masyarakat.

"Kesehatan ini juga sangat relevan dengan program Presiden Joko Widodo. Sehingga dalam rangka mewujudkan itu, maka revitalisasi Puskesmas menjadi keniscayaan yang harus diwujudkan," jelasnya.

"Karena jika itu dilakukan, maka In syaa Allah setengah dari pekerjaan bidang kesehatan itu bisa terselesaikan dengan baik," sambung Budi Suryata.

Tak hanya itu, adapun soal kenaikan tarif BPJS Kesehatan menjadi sorotannya.

"Saya berharap kenaikan ini tidak dikenakan pada golongan bawah atau masyarakat kurang mampu tetapi kenaikan ini lebih tepat untuk masyarakat menengah ke atas," ucap Budi.

Politisi yang dikenal cukup vokal itu juga mengungkapkan bahwa pengenaan kenaikan tarif kepada masyarakat menengah ke atas ini agar kemudian bisa disubsidi silang.

Pemerintah dalam hal ini juga diminta untuk lebih selektif me-manage kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

"Kalau menengah ke atas dinaikkan tarifnya saya rasa tidak masalah. Tapi harus dibarengi dengan pelayanan kesehatan yang memadai," ujarnya.

Pelayanan kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat saat ini belum optimal. Sehingga ia menyatakan perlu ditingkatkan.

"Peningkatan pelayanan kesehatan ini menjadi kata kunci yang dimulai dari Puskesmas. Jika itu dilakukan maka masyarakat akan tertangani dengan baik tanpa harus merujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi," katanya.