Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menyebutkan jangan pernah sekali-kali siapapun termasuk partai politik mengusulkan jabatan presiden diubah menjadi tiga periode.
Adi Prayitno di Jakarta, Rabu, mengatakan wacana atau usulan untuk mengubah masa jabatan presiden di amendemen Undang-undang Dasar tersebut menunjukkan adanya kemunduran demokrasi di Indonesia.
"Bangsa ini bersusah payah merebut reformasi ini, jangan pernah mengusulkan jabatan presiden tiga periode," kata dia di Jakarta, Rabu.
Tujuan konvensi dua periode batas kepemimpinan presiden menurut dia agar ada proses sirkulasi elit politik yang berjalan secara baik.
Jika usulan tiga periode tersebut diakomodasi, menurut dia sama saja kembali ke zaman sebelum reformasi, elit yang sama berkuasa cukup lama bisa merusak sistem demokrasi.
"Tiba-tiba kemewahan reformasi yang kita dapat beberapa tahun belakangan kemudian dipaksa ingin mundur kembali, jadi kacau demokrasi kita," ucapnya.
Sebaiknya kata Adi, wacana-wacana seperti itu tidak perlu ada, karena akan sangat berbahaya kalau tiba-tiba seluruh parpol mengamininya.
Hal tersebut oleh karena, pada era demokrasi sekarang ini menurut dia merupakan rezimnya partai politik, karena semua ditentukan oleh sikap parpol.
"Baik buruknya negara ini ditentukan bagaimana partai politik itu bersikap," ujarnya.
Pengamat: Jangan sekali-kali usulkan jabatan presiden tiga periode
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, dalam rilis survei "Evaluasi Kinerja Jokowi dan Harapan Publik di Periode Kedua", di Kantornya, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2019). (Antara Foto/Syaiful Hakim)
