Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram Miftahurrahman di Mataram, Selasa, mengatakan, kegiatan peningkatan kualitas jalan yang telah dikerjakan tahun ini mendapatkan respon positif dari sejumlah warga sekitar.
“Setelah jalan mulus, aktivitas masyarakat sekitar pun kian meningkat dan jarak waktu tempuh semakin pendek. Jalan yang kondisinya kurang baik mempengaruhi dan bisa menghambat kelancara arus lalu lintas,” katanya.
Berdasarkan data yang ada, pertumbuhan ekonomi Kota Mataram selama kurun tiga tahun terakhir dari tahun 2017 sampai dengan 2019 menunjukkan tren pertumbuhan yang impresif, yaitu rata-rata tumbuh sebesar 7-8 persen per tahun.
Pasca gempa Lombok, kinerja ekonomi Kota Mataram pada tahun 2018 mengalami kontraksi pada kisaran 6,48 persen. Dalam hal ini Pemerintah Kota Mataram tetap optimis dalam pemenuhan target laju pertumbuhan pada tahun 2019 yang diproyeksikan pada kisaran 7,26 persen.
Karenanya, kata Miftahurrahman, untuk program peningkatan infrastruktur yang dilaksanakannya khususnya peningkatan kualitas dan pemeliharaan jalan tahun 2019, sudah rampung 100 persen.
“Dengan anggaran sebesar Rp22 miliar tahun 2019, peningkatan kualitas dan pemeliharaan jalan yang dapat dikerjakan sepanjang 5,46 kilometer, yang tersebar pada beberapa titik,” katanya.
Ia mengatakan, kondisi jalan kota saat ini 90 persen lebih masuk kategori mantap. Sisanya, kurang dari 10 persen dalam kondisi baik akan dikerjakan tahun 2020.
Untuk tahun 2020, katanya, Dinas PUPR Kota Mataram mendapatkan dua proyek peningkatan kualitas jalan dan satu proyek pemeliharaan, dengan anggaran Rp12 miliar.
Besaran alokasi anggaran untuk peningkatan kualitas jalan kota pada tahun 2020 itu, menurun dari Rp24 miliar tahun 2019.
Terkait dengan penurunan anggaran jalan untuk melaksanakan program peningkatan jalan kota tahun 2020, akan digunakan skala prioritas untuk memaksimalkan anggaran yang ada.
“Harapannya, tahun-tahun berikutnya anggaran peningkatan kualitas jalan bisa kembali stabil,” ujarnya.
Untuk, jalan lingkungan atau jalan yang memiliki lebar kurang dari 2 meter, dilakukan penataan dan peningkatan kualitas melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim).
"Jalan lingkungan ada yang menggunakan paving blok, batu sikat dan ada juga yang dirabat, sekarang menjadi tanggung jawab Disperkim," sebutnya.
Sementara untuk menjaga kondisi trotoar di Kota Mataram tetap bersih, pihaknya telah membentuk satgas trotoar. Dimana satgas tersebut setiap hari bertugas membersihkan trotoar sekaligus menjaga trotoar agar tidak disalahgunakan karena trotoar khusus untuk pejalan kaki.
Selain itu, Dinas PUPR saat ini juga sedang merampungkan pembangunan jembatan penghubung pembangunan fasiliats pendukung jembatan penghubung di Pejeruk Abian, Ampenan dengan Banjar atau dikenal "Repok Bebek" Kelurahan Dasan Agung Baru, dengan anggaran Rp190 juta.
"Untuk pembangunan inti dengan anggaran Rp1,1 miliar, sudah tuntas dan kita sudah melakukan PHO (provisional hand over) atau serah terima dari kontraktor," sebutnya.
Dikatakan, kendati proses pembangunan inti jembatan tersebut sudah tuntas, namun jembatan itu belum dapat dilewati karena belum ada fasilitas pendukungnya, agar jembatan aman untuk dilintasi.
Oleh karena itu, dengan menggunakan anggaran Rp190 juta yang telah dialokasikan melalui APBD perubahan 2019, saat ini sedang dilaksanakan kegiatan pembangunan fasilitas pendukung berupa tangga, bronjong, reli jembatan dan ornamen bagian atas jembatan.
"Pengerjaan fasilitas pendukung ditargetkan tuntas akhir Desember 2019, karena menggunakan sistem penunjukan langsung. Setelah semua tuntas, jembatan bisa dimanfaatkan," katanya.
Sesuai konsepnya, jembatan tersebut akan dibangun khusus untuk pejalan kaki dan kendaraan roda dua, sebab jembatan itu memiliki lebar hanya sekitar 1,5 meter hingga 2 meter, dengan panjang sekitar 40 meter.
Jembatan penghubung Pejeruk Abian-Banjar itu, mengambil konsep seperti halnya jembatan di Sungai Ciliwung, Jakarta. Di mana bagian atasnya akan dipasangkan aksesori peserti pipa-pipa melingkar.
"Selain sebagai jembatan penyeberangan, harapannya jembatan itu bisa menjadi objek wisata dan rekreasi masyarakat. Apalagi, jembatan ini terintegrasi dengan Taman Bako (bawah kokok) yang Pejeruk Abian," katanya.
Selain jembatan salah satu ikon Kota Mataram juga sedang dirampungkan yakni pembangunan “Monumen Mentaram” di Jalan Lingkar Selatan, dengan anggaran Rp11 miliar dan ditargetkan rampung pada 25 Desember 2019.
Monumen tersebut memiliki tinggi sekitar 50 meter, dan akan menjadi salah satu pusat rekreasi untuk melihat keindahan kota dari atas.
"Karenanya, pemerintah kota akan melengkapi monumen tersebut dengan fasilitas jalan bawah tanah, lift dan tangga darurat untuk antisipasi ketika terjadi pemadaman listrik atau hal-hal yang tidak diinginkan," katanya.
Di samping itu, belum lama ini Dinas PUPR juga telah menyelesaikan proyek perbaikan layar miniature pelahu di Pantai Ampenan yang menjadi salah satu ikon objek Pariwisata Kota Tua Ampenan, sekaligus sebagai pengingat sejarah bawah Pantai Ampenan pernah menjadi pelabuhan utama sebelum di pindah ke Lembar Kabupaten Lombok Barat.
Sedangkan dari sisi kegiatan penataan ruang, Dinas PUPR juga aktif melakukan pengawasan dan penertiban terhadap indikasi penyalahgunaan tata ruang dan pelanggaran tata ruang.
Bahkan pada tanggal 7 November 2019, Pemerintah Kota Mataram berhasil mendapatkan penghargaan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang kategori wali kota terbaik dalam bidang penertiban pelanggaran pemenfaatan ruang kabupaten/kota terbaik tahun 2019.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri ATR Sofyan Djalil dan diterima langsung oleh Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh.
Dalam kesempatan itu, kata Miftahurrahman, Menteri ATR memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada bupati/wali kota yang bekerja keras memperhatikan penataan ruang dan melakukan penertiban penataan ruang terhadap setiap pelanggaran pemanfaatan ruang.
Penghargaan itu diberikan atas keseriusan dan komitmen Wali Kota Mataram dalam menertibkan pelanggaran pemanfaatan ruang di Kota Mataram.
“Pak Menteri waktu itu mengingatkan bupati/wali kota tetap memperhatikan dan menertibkan setiap ruang yang berpotensi menimbulkan masalah terhadap keamanan dan ketertiban kota,” katanya. (*/adv)
