Mataram (ANTARA) - Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI) Nusa Tenggara Barat memberikan layanan dukungan psikososial bagi pengungsi nelayan Pondok Perasi yang terdampak eksekusi lahan di Kelurahan Bintaro, Kota Mataram.
Kepala Dinas Sosial Kota Mataram Hj Baiq Asnayati melalui Kepala Bidang Penanganan Kemiskinan Perlindungan dan Jaminan Sosial Leni Oktavia yang turut hadir dalam kegiatan di Mataram, Minggu mengatakan layanan dukungan psikososial (LDP) bagi warga pengungsi di Kecamatan Ampenan ini merupakan bagian penting.
"LDP menjadi bagian proses pemulihan dampak psikososial akibat kondisi keterbatasan di lokasi pengungsian," katanya seusai mengikui kegiatan LDP di Bintaro.
Harapannya, lanjut Leni, melalui kegiatan LDP bisa meringankan beban kondisi psikososial warga sehingga mampu melewati semua keadaan sampai selesainya hunian sementara yang sedang dibangun oleh Pemerintah Kota Mataram di lingkungan tersebut.
Dikatakan, beberapa kegiatan LDP yang dilaksanakan di lokasi relokasi, antara lain kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis bagi ibu-ibu, lanjut usia (lansia) dan anak-anak.
Selain itu, para pengungsi juga diberikan bantuan paket sembako serta kebutuhan untuk mandi. Sementara untuk anak-anak diberikan peralatan sekolah, makanan ringan dan susu kemasan.
"Untuk anak-anak, diberikan juga kegiatan permainan edukatif," katanya.
Ditambahkanya, kegiatan LDP oleh DPD IPSPI NTB mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari Kadis Sosial Pemprov NTB Hj T Wismaningsih Dradjadiah yang sekaligus menjadi Ketua DPD IPSPI NTB, Dinsos Kota Mataram, Camat Ampenan, Lurah Bintaro, serta aparat TNI/POLRI lingkungan setempat.
Sementara Camat Ampenan Muzakkir Walad memberikan apresiasi terhadap kegiatan LDP yang dilaksanakan oleh DPD IPSPI NTB bersama dengan Dinas Sosial Kota Mataram dengan harapan bisa memberikan semangat bagi semua pengungsi.
Menurutnya, jumlah nelayan Pondok Perasi yang terdampak eksekusi lahan sebanyak 83 kepala keluarga (KK) atau 273 jiwa, namun yang tinggal di pengungsian sebanyak 51 KK atau 181 jiwa dan 59 jiwa di antaranya merupakan anak-anak.
"Sementara 13 KK, masih bertahan di Pondok Perasi (tidak mau direlokasi-red) dan 19 KK lainnya ikut tinggal di rumah keluarga mereka," katanya.
Kegiatan eksekusi lahan, katanya, informasinya akan dilaksanakan Senin (6/1-2020), terhadap 13 KK yang masih berada di lokasi akan menjadi konsekuensi mereka sendiri, karena sudah berulang kali disarankan agar mau direlokasi.
"Saat ini kami fokus menangani warga yang nurut, dengan memberikan berbagai pelayanan yang mereka butuhkan," katanya menambahkan.
