Wagub NTB : Kenaikan Harga Rokok Perlu Dikaji

id HARGA ROKOK NTB

Wagub NTB : Kenaikan Harga Rokok Perlu Dikaji

Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin.

Saya kira perlu dikaji, apakah sudah tepat keputusan itu. Jangan sampai akibat kebijakan ini, menimbulkan kerugian, khususnya bagi kalangan petani tembakau
Mataram (Antara NTB) - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat H Muhammad Amin meminta pemerintah melakukan kajian menyusul wacana kenaikan harga rokok karena dikhawatirkan berdampak bagi petani, mengingat NTB penghasil tembakau virginia terbesar di Indonesia.

"Saya kira perlu dikaji, apakah sudah tepat keputusan itu. Jangan sampai akibat kebijakan ini, menimbulkan kerugian, khususnya bagi kalangan petani tembakau," kata Muhammad Amin, di Mataram, Selasa.

Amin menilai wacana kenaikan harga rokok sebesar 50 persen tentu akan memiliki dampak, baik di masyarakat umum maupun petani, mengingat NTB juga merupakan daerah penghasil tembakau di Indonesia.

"Tentu ada dampaknya di masyarakat, petani dan produsen rokok. Karenanya, perlu ada kajian secara komprehensif sebelum diputuskan," katanya lagi.

Wagub NTB itu menambahkan, dirinya memahami keinginan pemerintah untuk menaikkan harga rokok dapat menambah pendapatan negara dari hasil cukai rokok.

Tetapi di sisi lain, kata dia, pemerintah juga harus memikirkan tidak semua masyarakat memiliki kemampuan membeli. Karena jika itu terjadi, berpengaruh terhadap penurunan produksi tembakau petani dan produksi rokok oleh produsen.

"Bayangkan kalau itu terjadi, berapa banyak pengangguran yang harus ditangani pemerintah akibat produsen rokok tutup karena banyak yang di-PHK. Belum lagi, petani tembakau yang jumlahnya ribuan orang. Apakah pemerintah siap untuk itu," ujar Muhammad Amin pula.

Menurut Amin, sah-sah saja pemerintah ingin menaikkan harga rokok untuk meningkatkan pendapatan negara. Namun, untuk meningkatkan pendapatan negara tidak hanya dari menaikkan cukai rokok. Tetapi masih ada sumber-sumber lain yang bisa dicari pemerintah.

"Kita harus memahami keinginan itu. Tapi juga kita tidak bisa menafikan banyak orang bergantung pada rokok. Makanya sebelum ini benar diputuskan perlu ada kajian, sehingga efektif dan tidak timbul kerugian yang besar bagi pemerintah, masyarakat, produsen dan petani tembakau," kata Muhammad Amin. (*)