Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai menyalurkan bantuan sosial beras dari Kementerian Sosial untuk 339,588 jumlah Penerima Manfaat (KPM) peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di daerah itu.
"Bantuan ini patut kita syukuri, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada program ini, kuncinya adalah bagaimana program ini tepat sasaran dan juga tidak disalahgunakan," kata Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalilah saat mengikuti giat peluncuran bansos beras secara serentak di 34 provinsi oleh Menteri Sosial melalui live streaming di Kantor Dinas Sosial NTB, Rabu.
Di Provinsi NTB sendiri, jumlah Penerima Manfaat (KPM) peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang memperoleh Bansos Beras ini sebanyak 339.588 KPM. Perbulan setiap KPM akan mendapatkan 15 kilogram beras.
Wagub menegaskan, apabila program ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, maka akan memberikan efek berganda yang akan sangat membantu di masa sulit COVID-19 seperti saat ini.
"Pandemi COVID-19 ini harus kita pahami belum berakhir, butuh betul-betul kesabaran, kedisiplinan yang konsistensi dari kita semua untuk mengawal ini. Memang pilihannya kita harus hidup aman dan produktif, untuk bisa hidup aman dan produktif itu tentunya dua sisi, kesehatan dan ekonomi ini harus bisa jalan berbarengan, kuncinya patuh pada protokol COVID-19," ujarnya.
Wagub berharap agar Provinsi NTB terbebas dari resesi ekonomi, dapat melalui masa sulit dengan bersama-sama dan bergotong-royong. Ia kembali menegaskan bahwa patuh menggunakan masker dan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 merupakan kunci menghadapi pandemi.
Sementara itu, Menteri Sosial RI, Juliari P Batubara melalui live sreaming menerangkan bahwa penyaluran Bansos beras ini merupakan bentuk nyata dari sinergitas kementerian dan lembaga termasuk BUMN dalam menanggulangi pandemi COVID-19.
"Kami dari Kementerian Sosial tentunya sebagai salah satu Kementerian yang diberikan tugas dan tanggungjawab untuk berada di garda terdepan dalam berperang melawan pandemi COVID-19, menggandeng mitra kami dalam hal ini Bulog untuk bersama-sama memberikan bantuan sosial dalam bentuk beras kepada 10 juta KPM PKH," ujarnya.
Ia berharap seluruh jajaran Perum Bulog bekerja bahu membahu dengan Kementerian Sosial dan Dinas Sosial di daerah khususnya pada saat penyaluran Bansos Beras.
"Karena menyalurkan beras ke 10 juta keluarga dari pintu ke pintu, dari Sabang sampai Merauke dalam waktu tiga bulan bukan pekerjaan yang mudah," ucapnya.
Ia juga berharap dengan program bansos beras ini, Bulog juga bisa dengan lebih leluasa menjalankan tugas-tugasnya dalam menyerap hasil panen dari petani, sehingga kesejahteraan para petani yang juga merupakan salah satu indikator kesejahteraan bangsa, dapat lebih baik lagi.
"Selamat bekerja bagi teman-teman di Kementerian Sosial, sekali lagi kami mohon kerjasamanya dengan seluruh Dinas Sosial yang ada di seluruh kabupaten/kota, agar program dari Presiden ini bisa terlaksana dengan baik," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinsos Provinsi NTB, H Ahsanul Khalik menyampaikan bahwa untuk NTB, bansos beras ini sebanyak 5.093 ton lebih per bulan atau dalam tiga bulan sebanyak 15 ribuan ton.
"Yang kita harapkan mudah-mudahan bisa menekan kenaikan angka kemiskinan di NTB," katanya.
Salah satu KPM PKH yang hadir dalam kesempatan itu Sumiati mengatakan, dirinya berterima kasih atas bantuan yang diterima. Ia mengakui bahwa bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi keluarganya.
"Sangat membantu untuk keluarga miskin, untuk anak sekolah juga," ungkapnya.
Launching tersebut ditandai dengan pelepasan kendaraan pengangkut bansos beras serta penyerahan bantuan secara simbolis kepada perwakilan KPM PKH oleh Wagub NTB secara langsung.
