Dinkes NTB memastikan pendistribusian vaksin sesuai prosedur

Mataram (ANTARA) - Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, memastikan pendistribusian dosis vaksin COVID-19 ke 10 kabupaten/kota di provinsi itu sudah sesuai dengan prosedur dan kebijakan pemerintah pusat.

"Begitu vaksin datang, kami langsung distribusi ke 10 kabupaten/kota se-NTB sesuai kebutuhan. Jadi tidak ada istilah kita tunda apalagi tahan, tapi kita tetap siapkan 50 persen untuk vaksin dosis tahap dua," kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, H Lalu Hamzi Fikri di Mataram, Kamis.

Hal itu disampaikan menanggapi pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram dr Tris Cahyoso yang berharap agar pendistribusian vaksin COVID-19 ke fasilitas kesehatan (faskes) dapat memperhatian ketersediaan stok, agar tidak terjadi kekosongan pada faskes tertentu.

Kekosongan stok vaksin dapat menghambat pelayanan percepatan vaksinasi COVID-19. Karena itu, pihaknya harapkan ketika stok vaksin sudah mulai menipis pada faskes, Dinkes bisa segera mendistribusikan sehingga stok tetap tersedia dan pelayanan bisa cepat.

Hamzi mengatakan, berbicara tentang stok vaksin, tidak lepas dari kemampuan menyerap dan kemampuan melaporkan secara cepat terhadap vaksin yang sudah diterima.

Di sisi lain perlu dimaklumi dari awal vaksin dibeli dari luar dan datangnyapun bertahap sehingga pemberian vaksinasi dilakukan juga secara bertahap sesuai dengan "roadmap".

"Pertama menyasar tenaga kesehatan, kemudia, lanjut usia (lansia), guru publik dan sekarang mulai merambah usia 12 tahun ke atas dengan tetap memprioritaskan kelompok rentan," katanya.

Seperti halnya pada Selasa (6/7), Dinkes NTB menerima 50.000 dosis vaksin jenis sinovac dan hari itu juga Dinkes kabupaten/kota langsung mengambil di Kantor Dinkes NTB. Sementara untuk Pulau Sumbawa dikirim pada malam harinya.

"Jadi kami pastikan vaksin tidak tersimpan lama, meskipun kami tetap menyiapkan 5-10 stok untuk antisipasi yang belum dosis kedua atau benar-benar terjadi kekurangan vaksin di kabupaten/kota tertentu," katanya.

Karenanya, ketika stok vaksin tersisa 5-10 persen pemerintah pusat bisa memantau secara otomatis. "Kalau kita sudah menggunakan sistem, secara otomatis pemerintah pusat bisa memantau ketersediaan stok vaksin. Jika pusat menilai vaksin menipis, kita pasti akan dapat distribusi lagi," katanya.

Kebijakan lainnya yang diterapkan di Dinkes NTB saat ini, tambahnya, saat vaksin datang, didrop cepat ke kabupaten/kota. Tetapi ketika ada penumpukan pada satu kabupaten/kota tertentu, stok tersebut akan dialihkan ke kabupaten/kota yang stok vaksinnya berkurang.

"Hal itu dimaksudkan agar tidak ada vaksin yang terlalu lama mengendap disatu kabupaten/kota," katanya.