Lombok Tengah, NTB (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, berencana menjadikan Hotel Aerotel Praya sebagai pusat pelayanan publik setelah tidak ada investor yang berminat mengelola hotel tersebut.
"Proses izin telah kami ajukan kepada pemerintah pusat terkait rencana pembentukan pelayanan publik di hotel itu," kata Kepala Bappeda Lombok Tengah, Lalu Wiranata di Praya, Lombok Tengah, Jumat.
Ia mengatakan hal itu dilakukan untuk menarik minat para investor melakukan investasi untuk mengelola aset tersebut, sehingga pemerintah daerah saat ini akan menyiapkan fisiknya sambil menunggu izin dari pemerintah pusat terkait pembentukan pelayanan publik tersebut.
"Kita rencanakan akan mulai di tahun 2022," katanya.
Dari rencana yang ada, pelayanan publik yang akan ditempatkan di sana seperti pelayanan SIM, perizinan, pelayanan Samsat dan pelayanan publik lainnya. Namun, semua itu belum dilakukan koordinaai dengan dinas terkait.
"Ini langkah awal untuk memanfaatkan aset yang ada, kalau tidak akan rusak,'' katanya.
Ia mengatakan, pengelolaan aset hotel itu telah ditawarkan kepada para investor, namun sampai saat ini belum ada perusahaan yang mau mengelolanya. Padahal, posisi hotel itu cukup strategis karena ada di pusat kota.
"Pemda belum mampu melakukan perbaikan, karena keterbatasan anggaran, sehingga kita menawarkan kepada para investor," katanya.
Ia mengatakan fasilitas hotel tersebut dibangun bintang tiga dengan jumlah kamar 65 unit dilengkapi dengan restoran serta ballroom. Namun, setelah tidak dikelola oleh PT Garuda, sampai saat ini belum ada yang berminat, saat pandemi COVID-19 sempat dijadikan tempat isolasi dan sekarang tidak lagi.
Berita Terkait
Ombudsman harap IKN ubah lanskap pelayanan publik Indonesia
Rabu, 20 Maret 2024 16:49
Musrenbang Lombok Tengah prioritaskan peningkatan pelayanan publik dan UMKM
Senin, 4 Maret 2024 16:49
Kepatuhan pelayanan publik di Sumbawa Barat masuk kategori B
Jumat, 19 Januari 2024 20:55
Pj Gubernur apresiasi peran ANTARA mengedukasi informasi publik di NTB
Kamis, 18 Januari 2024 19:35
Pemkot Bima raih predikat pelayanan publik kualitas tinggi dari Ombudsman RI
Rabu, 17 Januari 2024 17:48
Ombudsman menilai kepatuhan pelayanan Kabupaten Bima masuk zona hijau
Rabu, 17 Januari 2024 16:50
Pemkab Lombok Tengah gandeng PusDek UIN survei kepuasan pelayanan publik
Selasa, 16 Januari 2024 13:10
Mal pelayanan publik siap dibuka di Kota Bima
Sabtu, 13 Januari 2024 18:26