Disnakertrans NTB menargetkan TPT 2022 dibawah 3 persen

Mataram (ANTARA) - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) 2022 di wilayah itu bisa mencapai di bawah 3 persen atau 64 ribu orang.

"Kita tidak bisa hanya kerja rutin saja. Tapi harus punya inovasi dan bergerak cepat. Seluruh instrumen untuk mempercepat pencapaian program perlu disiapkan. Juga yang sangat penting adalah kemampuan untuk bisa bekerja dalam tim work yang solid. Antar bidang dan stakeholder terkait harus berkolaborasi," kata Kepala Disnakertrans NTB I Gde Putu Aryadi saat memimpin rapat koordinasi di Aula Rapat Kantor Disnakertrans NTB di Mataram, Kamis.

Ia menjelaskan, pada tahun 2021 capaian TPT NTB sebesar 3,01 persen atau 82 ribu orang dari angkatan kerja 2,7 juta orang. Jumlah ini jauh melampaui target RPJMD sebesar 3,30 persen dari jumlah angkatan kerja. Sedangkan, proyeksi angkatan kerja tahun 2022 mencapai 2,78 juta orang dengan proyeksi jumlah pengangguran mencapai 64 ribu orang.

"Makanya di tahun 2022, kita proyeksikan di bawah 3 persen atau di angka 2,3 persen dengan jumlah 64 ribu orang," terangnya.

Oleh karena itu, untuk bisa menurunkan angka pengangguran terbuka tersebut, perlu ada terobosan dan inovasi di tengah situasi sulit ini.

 Aryadi pun meminta masing-masing bidang sudah merampungkan seluruh instrumen pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan ketenagakerjaan. Baik yang bersumber dari APBN atau dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan maupun kegiatan yang didanai dari APBD.

Mantan Kadis Kominfotik NTB itu meminta seluruh program dan kegiatan Disnakertrans NTB, benar-benar diarahkan untuk mendukung pencapaian indikator program strategis dan program unggulan daerah sesuai visi -misi yang ditetapkan dalam RPJMD NTB.

Disnakertrans NTB, kata dia, memiliki dua program strategis dan program unggulan,  antara lain revitalisasi BLK dengan program Inovasi "PePADu Plus" (Pelatihan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Terpadu Plus) sehingga dapat menurunkan angka pengangguran terbuka.

Ia menjelaskan, PePADu Plus merupakan inovasi atau implementasi dan pengembangan dari Program Unggulan Revitalisasi BLK dengan cara melengkapi instrumen-instrumen yang dibutuhkan mulai dari hulu ke hilir. Yakni proses penyiapan kompetensi calon tenaga kerja di lembaga-lembaga pelatihan kerja, baik di BLK maupun LPKS secara terpadu bersama dunia industri hingga fasilitasi dan pendampingan pasca pelatihan bersama stakeholder terkait.

Target penurunan angka pengangguran terbuka melalui PePADu plus akan dicapai melalui program di antaranya pelatihan berbasis kompetensi sebanyak tujuh paket. Di mana satu paket terdiri dari 16 orang, sehingga totalnya menjadi 112 orang dengan sumber pendanaan dari APBD NTB.

Selanjutnya, pemberian pelatihan berbasis kompetensi sebanyak 24 paket. Di mana satu paket terdiri 16 orang, sehingga totalnya menjadi 384 orang dengan sumber dana berasal dari APBN. Seleksi magang Jepang dengan jumlah peserta 300 orang dengan sumber dana APBD.

Kemudian, pemberian bantuan peralatan usaha bagi eks siswa pelatihan BLK/LPKS sebanyak 18 paket meliputi perbengkelan 9 paket, kuliner 5 paket, peralatan mesin jahit 4 paket dengan sasaran 80 orang atau 8 kelompok usaha.

Selain itu, magang dalam negeri sebanyak 350 orang dengan sumber dana APBN. Pelatihan produktivitas bagi Wirausaha Baru (WUB) sebanyak 100 orang juga sumber dana APBN. Perlindungan sosial (Jamsostek) bagi pekerja rentan (petani tembakau dan keluarganya) sebanyak 10.000 orang yang sumber dananya dari APBD/DBHCHT.

Peningkatan kualitas kelembagaan hubungan industrial dan efektifitas pencegahan perselisihan dengan sumber dana APBN. Penataan kawasan permukiman transmigrasi dalam rangka pemerataan pertumbuhan kawasan dan perluasan kesempatan kerja juga sumber dana APBN. Termasuk, program penempatan antar kerja antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Lokal (AKL) yang didukung dari APBN.

Program kedua, sebut Gde Aryadi, yakni program Zero Unprosedural PMI, sebagai upaya kolaborasi untuk memberikan perlindungan kepada PMI.

Untuk mewujudkan program ini, Aryadi meminta bidang Penempatan dan PKK segera merampungkan pembentukan Tim Terpadu sosialisasi dan edukasi program Zero Unprosedural Penempatan PMI yang melibatkan seluruh stakeholder terkait termasuk TNI dan Polri, serta mengoptimalkan Satgas Perlindungan PMI yang mendapat dukungan dari pusat.

Tim terpadu tersebut, diminta melakukan edukasi dan pendampingan secara intens kepada Forum Kepala Desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang pasar kerja di luar negeri, mulai dari negara tujuan yang buka, P3MI yang resmi, dan job order yang berlaku.

Kemudian, melakukan sosialisasi secara masif dilakukan di Setiap Desa tentang pasar kerja, termasuk melibatkan para kader posyandu. Sedangkan di tiap-tiap kecamatan akan dikoordinir oleh Ketua APJATI (Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia) dan ASPATAKI (Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia), sehingga setiap PT akan dibekali oleh KTA dan surat tugas dari P3MI sehingga Kades tidak lagi was-was memberikan izin untuk berangkat.

"Dengan rencana kerja tersebut, kita optimis TPT tahun 2022 bisa di bawah tiga persen. Mari kita siapkan seluruh instrumen pendukung untuk melaksanakan rencana kerja ini lebih cepat," katanya.