Batam (ANTARA) - Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat mempelajari pengelolaan Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam sebagai perbandingan dalam rencana pembangunan RS Mandalika.
Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTB Lalu Hadrian Irfani mengatakan kehadiran Sirkuit Mandalika dan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, mengharuskan pihaknya bersama pemerintah setempat melakukan percepatan pembangunan, dari sisi pelayanan wisata dan kesehatan.
"Di sana kami juga bangun Rumah Sakit Internasional Mandalika namun terhenti karena keterbatasan anggaran, maka kami belajar," kata dia di Batam, Senin.
Beberapa hal yang dipelajari dalam kunjungannya ke Batam antara lain upaya Kepala BP Batam Muhammad Rudi yang langsung jemput bola investasi ke Dubai, Uni Emirat Arab.
"Ini kami akan adopsi, kita akan berjuang supaya rumah sakit di sana bisa menjadi rujukan Indonesia timur dan berdasarkan hasil dari sini juga sebagai referensi untuk membangun rumah sakit di sana," kata dia.
Sementara Direktur Badan Usaha RSBP Batam Afdhalun Hakim menyambut baik kunjungan Komisi V DPRD Provinsi NTB tersebut.
RSBP terus melakukan pengembangan sesuai dengan tuntutan layanan masyarakat. Apalagi, lokasi Batam yang berada di daerah perbatasan dengan Singapura dan Malaysia, menjadi tantangan tersendiri.
"Kita ketahui 100 sampai 150 triliun devisa kita bocor ke negara tetangga, bagaimana upaya kita supaya bisa kita tahan minimal 10 persen saja 10 triliun sudah hebat setiap tahunnya, maka kita terus bangun fasilitas, peralatan, SDM dengan standar internasional," kata dia.
Sementara itu, dalam kunjungannya, rombongan DPRD NTB meninjau fasilitas pelayanan kesehatan terkini di antaranya ruang CT SCAN, ruang MRI, ruang radiologi, laboratorium kateterisasi jantung (Cath Lab), hingga ruang rawat inap VVIP RSBP Batam.
Berita Terkait
DPRD NTB siap dukung program Gubernur terpilih
Kamis, 28 November 2024 12:00
DPRD NTB dukung upaya pangkas aturan penyaluran pupuk bersubsidi
Rabu, 20 November 2024 16:43
DPRD dan Pemprov NTB tinjau tambang bahan galian C di Lombok Timur
Rabu, 20 November 2024 15:14
DPRD NTB menunggu langkah hukum dari penggugat pascaputusan PN Mataram
Minggu, 17 November 2024 21:17
Penyaluran bansos di NTB dihentikan
Jumat, 15 November 2024 12:31
Legislator: Program MBG buka peluang pengusaha lokal di NTB
Jumat, 8 November 2024 18:20
Polisi mulai selidiki kasus penipuan anggota DPRD NTB berinisial AR
Jumat, 8 November 2024 13:27
DPRD dan Bapenda Lombok Tengah melakukan uji petik potensi pajak hotel
Selasa, 5 November 2024 17:09