Dinas PUPR sebutkan desain MPP di Lombok Tengah selesai

Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Penyusunan desain detail engineering design (DED) untuk rencana pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), telah selesai, kata Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Lombok Tengah, Lalu Supriadin.

"DED Mal Pelayanan Publik Lombok Tengah saat ini telah jadi," kata Lalu Supriadin di Praya, Sabtu.

Dia menjelaskan lokasi sementara MPP tersebut akan ditempatkan di eks kantor DPRD Lombok Tengah. Selanjutnya, MPP tersebbut akan dibangun dengan megah sebanyak lima lantai.

Untuk lokasi pembangunan, katanya, ada dua pilihan, yaitu di eks kantor bupati dan di komplek pemerintahan bagian timur atau area samping kantor bupati.

"DED tersebut direncanakan akan menghabiskan anggaran Rp67 miliar," tambahnya.

Lokasi sementara MPP Lombok Tengah tersebut digelar di eks kantor DPRD karena masih menunggu proses pembangunan secara permanen, yang belum terwujud karena kondisi keuangan daerah.

"Meski DED sudah jadi, tapi pembangunan dilihat dari kondisi keuangan daerah; dan memang sampai saat belum dianggarkan. Padahal, kalau saja bisa dianggarkan pada tahun 2023, maka kami bisa melakukan proses tender pada akhir tahun ini dan tentunya awal tahun 2023 bisa dikerjakan lebih awal," jelasnya.

Berdasarkan rancangan pembangunannya, MPP Lombok Tengah nantinya tidak hanya akan mengurus berbagai macam jenis izin, baik dari organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait lainnya. MPP tersebut akan menjadi tempat untuk berbagai kegiatan guna meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

"Termasuk nantinya di mal pelayanan publik ini akan ada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan berbagai hal lainnya. Jadi, tidak hanya dalam hal mengurus perizinan. Di satu sisi memang OPD yang ada tidak hanya yang bernaung di pemerintah daerah, tapi bisa juga instansi lainnya, seperti kepolisian dalam hal mengurus SIM dan lainnya," katanya.

MPP Lombok Tengah juga akan dibangun di samping kantor bupati atau kantor pemerintahan agar berbagai gedung pelayanan publik semakin terintegrasi.

"Jadi, gedung-gedung besar nanti terpusat di seputar kantor pemerintahan, tapi memang untuk kapan mulai pengerjaan kami lihat kondisi keuangan daerah saja," ujarnya.