Sri Mulyani sebut realisasi perlindungan sosial terkontraksi 6,2 persen

Bandung (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan realisasi anggaran perlindungan sosial (perlinsos) hingga 31 Juli 2022 mencapai Rp217,3 triliun atau terkontraksi 6,2 persen dibanding periode sama tahun lalu yang sebesar Rp231,7 triliun.

“Belanja untuk bantuan sosial mencapai Rp217,3 triliun sedikit lebih kecil dari tahun lalu namun ini karena karakter bansosnya berbeda,” katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA yang diikuti Antara di Bandung, Kamis.

Sri Mulyani menjelaskan realisasi perlindungan sosial ini terkontraksi karena pertengahan tahun lalu terjadi ledakan kasus COVID-19 varian Delta sehingga pemerintah menggelontorkan bansos untuk membantu masyarakat.

Selain itu, kontraksi kuartal II ini juga akibat realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) yaitu terlambatnya penyaluran bansos PKH tahap III dan Kartu Sembako bulan Juni dan Juli di Kementerian Sosial karena belum selesainya proses perubahan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK).. “Tahun lalu ada goncangan besar yaitu delta varian yang terjadi di tengah tahun dan kita melakukan kenaikan bansos,” ujarnya.

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani minta Pertamina kendalikan volume BBM jaga APBN
Baca juga: Menkeu RI pastikan FMCBG tak bahas pengenaan pagu harga Minyak Rusia

Sementara realisasi belanja non K/L terdapat peningkatan terhadap penyaluran subsidi LPG tiga kilogram yang mencapai Rp55,1 triliun dibanding periode sama tahun lalu yang sebesar Rp30,96 triliun. Realisasi dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pun turut meningkat karena penyaluran BLT Desa yang mencapai Rp15,4 triliun dari periode sama tahun lalu Rp9,3 triliun.

Di sisi lain, realisasi Rp217,3 triliun tersebut masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp209,8 triliun maupun tahun 2019 yang sebesar Rp161,6 triliun. Secara rinci capaian output perlinsos ini meliputi PKH kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako kepada 18,8 juta KPM serta BLT minyak goreng kepada 21,8 juta penerima. Kemudian program Kartu Pra Kerja yang diberikan kepada 2,1 juta peserta, subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 4,4 juta debitur serta BLT Desa kepada 7,6 juta KPM.