Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan realisasi belanja kompensasi dan subsidi telah mencapai Rp221 triliun per Juli 2022 atau mayoritas dari belanja nonkementerian/lembaga (K/L) yang mencapai Rp540,6 triliun.
"Belanja ini adalah bantalan bagi rakyat yang semuanya merupakan peredam kejut atau shock absorber yang melindungi rakyat kita," ucap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers: APBN KITA Agustus 2022 yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.
Ia memerinci realisasi tersebut terdiri dari pemberian kompensasi senilai Rp104,8 triliun untuk pembayaran kewajiban pemerintah atas penugasan penyediaan pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan listrik dalam negeri.
Dengan demikian, total utang kompensasi baik BBM dan listrik sampai tahun 2021 seluruhnya telah diselesaikan pada semester I tahun 2022. Selanjutnya pada semester II 2022, Sri Mulyani berharap belanja kompensasi masih akan tinggi lantaran masih terdapat anggaran sekitar Rp190 triliun yang akan dicairkan pada paruh kedua tahun ini.
Selain kompensasi, ada pula penyaluran subsidi yang mencapai Rp116,2 triliun untuk BBM (solar dan minyak tanah) sebanyak 8,6 juta kiloliter, LPG tiga kilogram sebanyak 3,8 metrik ton, listrik bersubsidi sebanyak 38,5 juta pelanggan, pupuk sebanyak 4,6 juta ton, serta debitur kredit usaha rakyat (KUR) sebanyak 4,4 juta dengan nilai penyaluran KUR Rp207,4 triliun.
Menurut Bendahara Negara, realisasi subsidi per Juli 2022 tersebut lebih tinggi dari Juli 2021 yang sebesar Rp99,6 triliun, yang disebabkan oleh percepatan pencairan kurang bayar subsidi energi, peningkatan volume penyaluran barang bersubsidi, dan kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP).
Baca juga: Sri Mulyani sebut realisasi perlindungan sosial terkontraksi 6,2 persen
Baca juga: Menkeu sebut tahapan pembangunan infrastruktur perlu dikelola
Tak hanya untuk menstabilkan harga, belanja non k/l juga dialokasikan antara lain untuk Program Kartu Prakerja bagi masyarakat yang belum pulih dan belum mendapatkan pekerjaan sesudah mengalami kejutan akibat pandemi. Sejak Januari hingga Juli 2022, pemerintah telah mengeluarkan dana Rp7,6 triliun untuk program tersebut yang diberikan kepada 2,1 juta pekerja dari target 3 juta pekerja. "Jadi mereka sudah menikmati apa yang disebut Program Kartu Prakerja ini dan mendapatkan uang tunai untuk bantalan dari kondisi sosial ekonomi," tuturnya.
Adapun upaya penyempurnaan ekosistem kartu prakerja terus dilakukan pada tahun 2022, antara lain penambahan fitur rekomendasi pekerjaan, peningkatan jenis dan kualitas pelatihan, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan ketepatan sasaran dan percepatan verifikasi peserta.
