Jakarta (ANTARA) - Lead Co-Chair T20 Indonesia Bambang Brodjonegoro menyatakan investasi dan kemitraan antara pihak publik dan swasta salah satu kunci untuk menciptakan infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh.
“Satu masalah khusus yang perlu kita tangani adalah skema pembiayaan pembangunan infrastruktur di mana investasi dan kemitraan publik-swasta adalah salah satu kunci,” katanya dalam T20 Special Event: Sustainable Infrastructure Investment and Financing (SIIF) di Jakarta, Selasa.
Ia menuturkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan harus dikembangkan karena akan menjadi katalis untuk mewujudkan pemulihan yang hanya dapat dilaksanakan dengan pendekatan multilateralisme dan kerja sama internasional yang koheren dan inklusif.
Investasi yang lebih besar pun, katanya, dibutuhkan oleh negara-negara berkembang berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah karena permasalahan mengenai infrastruktur mereka lebih kompleks, antara lain terkait dengan ketersediaan air dan sanitasi, energi, listrik, serta transportasi.
Terlebih, katanya, pembangunan berkelanjutan yang merupakan agenda prioritas ini susah terwujud karena adanya keterbatasan kapasitas fiskal sehingga diperlukan pendanaan kreatif dan inovatif terutama bagi negara miskin dan berkembang.
Oleh sebab itu, Bambang mengatakan skema kemitraan publik-swasta atau public private partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) ini menjadi jawaban untuk mengembangkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
Ia menjelaskan skema PPP ini menawarkan keuntungan yang tidak hanya mengenai efisiensi bagi pemerintah tetapi juga memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman sektor swasta dalam proyek tersebut. Meski demikian, menurut Bambang yang juga merupakan mantan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional ini, pemerintah perlu memberikan insentif yang tepat. Insentif tersebut diberikan, baik kepada sektor publik maupun swasta, untuk menarik mereka agar mau bekerja sama atau berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
Baca juga: Revitalisasi Bandara Bali jelang KTT G20
Baca juga: Menko Perekonomian terima paket kebijakan dan Komunike C20
Menurutnya, investasi berkelanjutan perlu terus tumbuh untuk mengurangi dan memitigasi kerusakan lingkungan maupun ekonomi yang disebabkan oleh perubahan iklim. Ia mengatakan prinsip Environtmental, Social, and coorporate Governance (ESG) harus diterapkan karena merupakan inti dari investasi berkelanjutan. ESG merepresentasikan berbagai kegiatan seperti dukungan terhadap ekonomi hijau, mendorong aktivitas rendah emisi karbon hingga pembangunan infrastruktur dengan nol emisi.
Ia menegaskan investasi atau keuangan berkelanjutan ini nantinya akan menghasilkan infrastruktur yang tangguh dan adaptif sehingga menciptakan dampak transformatif terhadap kualitas hidup masyarakat.
Berita Terkait
KPK tindak lanjuti laporan dugaan korupsi penyediaan air di Gili Trawangan
Jumat, 1 November 2024 15:23
Kemenhub teken adendum ketiga KPBU Pelabuhan Anggrek
Kamis, 3 Oktober 2024 7:04
Direktur STAN sarankan pemda di NTB memanfaatkan pembiayaan kreatif
Rabu, 11 September 2024 20:21
PT PII memberikan penjaminan proyek dengan nilai investasi Rp534 triliun
Sabtu, 20 Juli 2024 5:02
OIKN berharap Rusun ASN IKN skema KPBU bisa "groundbreaking"
Jumat, 21 Juni 2024 5:55
Pemerintah mendorong penggunaan skema KPBU percepat infrastruktur IKN
Kamis, 9 Februari 2023 21:12
PPP beri bantuan hukum anggota DPRD Lombok Temgah tersangkut ijazah palsu
Rabu, 16 Oktober 2024 20:41
Minister highlights PPP role in accelerating forest rehabilitation
Senin, 14 Oktober 2024 17:14