Posisi strategis Kabupaten Lombok Utara yang berdekatan dengan Selat Lombok nampaknya memberikan harapan baru bagi pembangunan di kabupaten termuda di Provinsi Nusa Tenggara Barat itu.
Harapan itu muncul menyusul rencana pemerintah pusat membangun bandar atau pelabuhan laut internasional di kawasan itu.
Selat Lombok yang masuk Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II berada pada posisi strategis, karena menjadi alternatif jalur pelayaran internasional setelah Selat Malaka yang kini sangat sibuk. Ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah termasuk Pemerintah Kabupaten Lombok Utara.
Menurut data, sedikitnya 60.000 kapal melewati Selat Malaka, dan angka ini diproyeksikan akan terus meningkat.
Dalam kondisi ini bukan tidak mungkin pertimbangan keuntungan dan risiko dalam penggunaan jalur pelayaran itu sudah tidak unggul lagi bila dibandingkan dengan faktor yang sama dari penggunaan jalur Selat Lombok-Selat Makassar yang masuk ALKI II.
Karena itu sudah saatnya pemerintah berpikir untuk membangun fasilitas pelabuhan yang mampu melayani kebutuhan kapal-kapal raksasa yang akan melewati jalur Selat Lombok-Selat Makassar tersebut. Sejumlah kabupaten tertarik untuk memanfaatkan peluang itu tak ketinggalan Kabupaten Lombok Barat.
Obsesi Pemerintah Kabupaten termuda di Provinsi NTB ini bak gayung bersambut dengan keinginan pemerintah pusat, yang kini tengah menjajaki pembangunan bandar atau pelabuhan laut bertaraf internasional. Bahkan pelabuhan itu telah diberi nama Bandar Internasional Kayangan.
Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu menyambut baik rencana pemerintah pusat membangun Bandar Internasional Kayangan tersebut. Kalau dilihat perencanaan awal, bandar internasional itu akan dilengkapi dengan pembangunan pusat industri dan perdagangan internasional.
"Menurut informasi, pembangunan bandar itu juga atas saran dari para pengusaha di luar negeri yang memerlukan fasilitas tersebut. Kalau ini jadi dibangun, maka akan berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi Lombok Utara dan NTB umumnya," kata Djohan.
Terkait dengan pembangunan pelabuhan laut internasional itu kini Pemkab Lombok Utara telah memiliki berbagai rencana strategis, di antaranya membangun perguruan tinggi guna menyiapkan sumber daya manusia berkualitas yang mampu merebut peluang kerja pada saat dan setelah beroperasinya pelabuhan itu.
Menurut Djohan, salah satu pilihan yang dinilai cocok untuk menggembleng tenaga kerja siap pakai nantinya adalah politeknik untuk menelurkan sarjana yang diperkirakan banyak dibutuhkan pada saat dan setelah dibangunnya bandar internasional itu.
"Kami berupaya menyiapkan tenaga kerja handal dan siap pakai yang mampu bersaing dalam merebut peluang kerja yang terbuka luas dengan keberadaan Bandar Internasional Kayangan. Ini sebagai langkah dini agar nantinya masyarakat tidak menjadi penonton," katanya dengan penuh semangat.
Untuk menyiapkan SDM bekualitas itu Pemkab Lombok Utara berencana mendirikan Politeknik. Sebagai langkah awal, akan dibentuk sejenis yayasan yang nantinya bertugas mendirikan lembaga pendidikan tersebut.
"Untuk tahap awal, statusnya perguruan tinggi swasta, kemudian tahap selanjutnya diuapayakan menjadi perguruan tinggi negeri," katanya.
Program studi di Politeknik itu, menurut Djohan, akan disesuaikan dengan kebutuhan Bandar Internasional Kayangan agar lulusannya bisa langsung mendapat pekerjaan. Dengan cara ini masyarakat tidak sekedar menjadi penonton, tetapi bisa berperan membangun daerahnya sendiri.
Sehubungan dengan akan dibangunnya Bandar Internasional Kayangan tersebut, Pemkab Lombok Utara sudah melakukan sosialisasi agar masyarakat sekitarnya mengetahui dan mendukung rencana pembangunan pelabuhan tersebut.
Sebagai wujud kesiapan Pemkab Lombok Utara terkait dengan rencana pembangunan pelabuhan itu, telah dilakukan sosialisasi dengan melibatkan tim pengkaji yang dipimpinan Rektor Universitas 45 Mataram, Sabdin, beberapa waktu lalu.
Pada sosialisasi yang dihadiri seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Forum Musyawarah Pimpinan Kecamatan, para kepala desa, Badan Perwakilan Desa (BPD), Lembaga Pengembangan Masyarakat (LPM) dan tokoh masyarakat di Kecamatan Kayangan itu pada prinsipnya masyarakat menyatakan setuju bandar internasional itu dibangun.
"Sosialisasi itu sebagai langkah awal untuk persiapan melakukan kajian terkait rencana pembangunan Bandar Internasional Kayangan," kata Sabidin selaku Ketua Tim Sosialisasi Bandar Laut Kayangan.
Menurut dia, ada beberapa daerah yang ditawarkan sebagai lokasi Bandar Laut Internasional, di antaranya Banten, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dan Kabupaten Lombok Utara, tetapi pemerintah pihak pusat memilih lokasi pembangunan pelabuhan laut Laut Internasional itu di Kabupaten Lombok Utara.
Kini rencana pembangunan Bandar Internasional Kayangan itu masih menunggu kesimpulan hasil kajian terkait yang dilakukan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi NTB.
Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Uatara, H Sinar Wugiyarno SH, mengatakan, dari hasil kajian tersebut diharapkan megaproyek senilai triliunan rupiah itu bisa direalisasikan. Hingga kini hasil studi kelayakan pembangunan pelabuhan laut atau Bandar Internasional Kayangan itu belum keluar.
Proyek triliunan rupiah
"Peluang masuknya proyek triliunan itu akan sangat tergantung pada pendapat akhir tim yang turun melakukan pengkajian. Kita tidak bisa memastikan apakah megaproyek itu bisa direalisasikan atau tidak. Rencana itu merupakan ide dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) agar daerah ini maju dan berkembang," kata Sinar.
Menurut dia, letak strategis ALKI II ini telah dibaca oleh para ahli pemerintahan di tingkat pusat, namun demikian pihaknya tidak mengetahui secara pasti apakah rencana Bappenas itu akan terwujud atau tidak di Lombok Utara.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada 2012 akan melakukan studi kelayakan pembangunan bandar internasional Kayangan di Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara.
Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi NTB Ridwansyah, mengatakan, hasil studi kelayakan itu akan dipaparkan di Dewan Maritim di Jakarta.
"Pembangunan pelabuhan laut internasional itu membutuhkan dana triliunan rupiah, tentu kita harus koordinasi dengan pemerintah pusat dan hasil studi kelayakan akan kita ekspose kemudian dilanjutkan dengan studi lanjutan," katanya.
Ia mengatakan, rencana pembangunan Bandar Internasional Kayangan sudah dimasukkan dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 3/2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Menurut Ridwansyah, pembangunan Bandar Internasional Kayangan tersebut sebenarnya merupakan program pemerintah pusat dan ternyata sudah dilakukan survei.
"Dari hasil survei di Kabupaten Lombok Utara memenuhi syarat untuk pembangunan pelabuhan laut bertaraf internasional, karena kedalaman lautnya di atas 25 meter ," kata Ridwansyah.
Posisi Kabupaten Lombok Utara, menurut Ridwansyah, cukup strategis, karena berada dekat Selat Lombok yang masuk ALKI II dan tersedia lahan seluas 10.000 hektare sebagai tempat membangun fasilitas pendukung, seperti industri, pergudangan, karena nantinya kapal dari seluruh dunia akan singgah.
Pembangunan Bandar Internasional Kayangan tidak hanya menguntungkan NTB, tetapi juga Indonesia pada umumnya terutama dari sisi ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
Mengenai investor yang akan membangun Bandar Internasional Kayangan, Ridwansyah mengatakan, masalah tersebut sedang dikaji, karena sudah banyak investor asing yang berminat membangun pelabuhan laut inertnasional itu.
"Karena itu rencana pembangunan bandar tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan Dewan Maritim termasuk untuk membahas mengenai investor yang membangun bandar tersebut. Pembangunan bandar itu jelas akan melibatkan investor asing karena membutuhkan investasi triliunan rupiah," katanya.
Akankah pelabuhan laut atau Bandar Internasional Kayangan itu bisa direlisasikan. Ini sangat tergantung dari komitmen pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi NTB dan pihak investor termasuk para pengusaha internasional sebagai penguna fasilitas pelabuhan itu. (*)
