Peradi yang dipimpinnya, menurut Otto, merupakan wadah tunggal (single bar) organisasi advokat Indonesia yang mendapat pengakuan dari berbagai organisasi advokat internasional. Otto menjelaskan Peradi yang dipimpinnya kerap mendapat kepercayaan menghelat dan mengikuti berbagai ajang kegiatan organisasi advokat internasional.
"Conference di Miami, Sydney, Singapura. Besok kita menerima Malaysia Bar Association. Sebelumnya kita juga menjadi tempat studi banding," katanya pula.
Peradi, kata dia, menjadi tempat studi banding dari berbagai organisasi advokat dari sejumlah negara di dunia, di antaranya China, Korea, Jepang, dan Vietnam karena mereka telah tahu kapasitasnya.
Otto juga menyampaikan Peradi adalah amanat UU Advokat dan mendapat pengakuan dari International Bar Association (IBA), Law Asia (The Law Association and The Pasific), dan President of Law Associations of Asia (Pola). “IBA dari seluruh dunia, hanya satu yang mewakili negaranya. Yang mewakili Indonesia itu Peradi. Tidak ada yang lain dan tidak mudah. Kita diterima bulat sebagai anggota IBA,” ujarnya lagi.
Begitupun di Law Asia, lanjut Otto, hanya Peradi pihaknya yang mewakili organisasi advokat dari Indonesia. Karena itu, Otto meminta 730 advokat Peradi yang baru diangkat harus mengetahui tentang Peradi, mulai dari semua organnya, kewenangan hingga aturan atau AD/ART untuk berjuang mewujudkan Peradi selaku single bar sebagaimana amanat UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003.
Ia menjelaskan dahulu pasca-Indonesia merdeka hanya advokat yang belum mempunyai UU, meski secara defakto sudah ada advokat bersama penegak hukum lainnya, yakni polisi, jaksa, dan hakim. “Kami (advokat) tidak punya payung hukumnya, sehingga tujuan dan legal standing kami itu tidak jelas waktu itu,” katanya lagi.
Baca juga: Peradi gelar ujian profesi advokat gelombang ketiga
Baca juga: Peradi tingkatkan pengetahuan advokat terkait merek
Baca juga: Peradi gelar ujian profesi advokat gelombang ketiga
Baca juga: Peradi tingkatkan pengetahuan advokat terkait merek
Otto bersama sejumlah advokat dan DPR kemudian berjuang membentuk UU Advokat. DPR dan advokat sepakat memutuskan dalam UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003 sistem organisasi advokat yang dianut di Indonesia adalah wadah tunggal, yakni satu-satunya organisasi advokat yang memiliki kewenangan tunggal untuk mengatur advokat.
“Ketika ditetapkan wadah tunggal, tidak ada satu pun fraksi di DPR yang dispute. Semua advokat dan organisasi yang memperjuangkan, semuanya sepakat harus wadah tunggal. Seluruhnya sepakat, single bar is a must,” ujar Otto.
