Gerung, (Antara) - Sekretaris Fraksi PAN DPRD Kabupaten Lombok Barat Munawir Haris meminta pengelola kafe dan karaoke "Warde" untuk berani mengungkap oknum-oknum pejabat pemerintahan yang diduga memeras terkait belum adanya izin operasional tempat hiburan malam tersebut.
"Saya meminta pengelola dari kafe untuk bicara kalau memang sudah mengajukan izin. Di mana letak persoalannya. Apalagi ada oknum pejabat yang mencari keuntungan dari polemik ini. Saya meminta pengelola Warde membongkar siapa oknum-oknum pejabat yang bermain itu," katanya di Gerung, ibu kota Kabupaten Lombok Barat, Rabu.
Ia juga menyayangkan sikap Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang terkesan membiarkan persoalan perizinan kafe dan karaoke Warde berlarut-larut tanpa ada kepastian, padahal pemiliknya sudah mengajukan izin sejak lama.
"Kenapa tidak dari awal. Saya sangat sayangkan sikap Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mendiamkan persoalan itu. Seolah-olah terjadi pembiaran dari awal. Apalagi pengelolanya mengajukan izin sudah hampir dua tahun," ujarnya.
Sepengetahuannya, kata Munawir, Warde yang berlokasi dekat permukiman penduduk mengelola bisnis hotel dan restoran dengan izin yang sudah jelas, namun untuk jenis kegiatan lain seperti kafe dan karaoke belum ada.
Oleh sebab itu, jika memang Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tidak mengizinkan adanya bisnis tempat hiburan malam di lokasi itu, semestinya ditegaskan sejak awal.
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, lanjut Munawir, semestinya cepat tanggap karena aktivitas kafe dan karaoke Warde sudah melibatkan puluhan orang tenaga kerja yang mencari nafkah.
"Pemkab Lombok Barat dengan `leading sector` terkait harus turun mengecek apa permasalahannya. Jangan sampai kafe yang jadi lahan bisnis hanya digerogoti oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan kondisi riil pengelolaan kafe tersebut," ujarnya.
Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten Lombok Barat merazia kafe dan karaoke Warde, yang berlokasi di jalur "by pass" Bandara Internasional Lombok, tepatnya di Kecamatan Kuripan.
Operasi yang digelar pada Sabtu malam (30/8) itu terkait dengan belum adanya izin operasional yang diberikan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat kepada pengelola tempat hiburan malam tersebut.
Dalam razia tersebut petugas berhasil menjaring 20 orang "partner song" (PS) atau pemandu lagu berpenampilan seksi yang tidak bisa menunjukkan kartu tanda penduduk.
Sat Pol PP Lombok Barat juga menutup sementara aktivitas tempat hiburan malam tersebut sampai terbit izin resmi dari pemerintah daerah.
