Gapensi Mataram Keluhkan Persyaratan Tender Proyek

id Gapensi Mataram

"Persyaratan teknisnya terlalu tinggi, tidak relevan dengan kondisi kontraktor lokal, sehingga hanya pengusaha luar yang lebih berpeluang memenangkan tender,"
Mataram, (Antara NTB) - Gabungan Pengusaha Konstruksi (Gapensi) Kota Mataram mengeluhkan persyaratan teknis tender proyek yang diterapkan pemerintah daerah setempat karena dinilai menjadi salah satu penyebab kontraktor lokal kalah bersaing dengan pengusaha luar Nusa Tenggara Barat.

"Persyaratan teknisnya terlalu tinggi, tidak relevan dengan kondisi kontraktor lokal, sehingga hanya pengusaha luar yang lebih berpeluang memenangkan tender," kata Wakil Ketua Dewan Badan Pimpinan Cabang Gabungan Pengusaha Konstruksi (Gapensi) Kota Mataran Eddy Shopian, di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu.

Salah satu persyaratan teknis yang memberatkan kontraktor lokal, kata dia, adalah jumlah tenaga teknis harus minimal delapan orang untuk proyek dengan nilai anggaran Rp1 miliar.

Jika mengacu pada persyaratan sertifikat badan usaha (SBU), bagi badan usaha yang tergolong kecil cukup satu tenaga yang sudah memiliki sertifikasi keterampilan (SKT) yang bukan sarjana.

"Kalau badan usaha yang tergolong kecil cukup satu SKT, kalau badan usaha besar boleh lah persyaratan teknis harus memiliki delapan tenaga teknis," ujarnya.

Eddy menyebutkan, jumlah anggota Gapensi Kota Mataram saat ini sebanyak 125 orang, dari sebelumnya mencapai 200-an orang.

Dari total jumlah anggota, kata dia, sebesar 70 persen tergolong badan usaha kecil.

"Penurunan jumlah anggota ini juga disebabkan karena tidak mampu bersaing dengan kontraktor besar, terutama dari luar NTB," ucapnya.

Ia mengatakan, persoalan yang dihadapi para kontraktor lokal akan disampaikan kepada Pemerintah Kota Mataram, setelah rapat pleno BPC Gapensi Kota Mataram, dalam rangka membahas program 2015.

Pihaknya juga akan langsung mendatangi pemerintah daerah tanpa harus melalui koordinasi dengan BPD Gapensi NTB, yang kurang tanggap terhadap persoalan di tingkat cabang.

"Dari pada menunggu pengurus provinsi, lebih baik kami langsung saja, seperti yang kami lakukan dengan BPC Gapensi Lombok Barat, ketika melakukan pengecekan stok semen di sejumlah gudang distributor beberapa waktu lalu," ujar Eddy. (*)