Pemkot Bogor gandeng KPK edukasi generasi muda

id Bogor, KPK, korupsi, Bus KPK, generasi muda

Pemkot Bogor gandeng KPK edukasi generasi muda

Wakil Wali Kota Bogor Dedie Abdul Rachim (kedua kanan) bersama Wakil Ketua KPK Johanis (ketiga dari kanan) Tanak saat berjalan di Lapangan Sempur pada kegiatan sosialisasi antirasuah di Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/5/2023). ANTARA/HO-Pemkot Bogor

Kota Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan edukasi antirasuah kepada generasi muda setempat agar dapat mempertahankan integritas dalam mengemban tugasnya di berbagai bidang di kemudian hari.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam keterangan tertulisnya, Minggu, mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi yang berlangsung menggunakan bus KPK di Lapangan Sempur pada hari ini merupakan inisiasi dari Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim untuk datang ke Bogor memberikan pemahaman tentang anti korupsi kepada generasi muda penerus.

Johanis menjelaskan bahwa sebuah kabupaten atau kota yang memiliki kondisi ekonomi baik serta tingkat kesejahteraan masyarakat baik dapat diyakini bahwa wilayah tersebut tidak terjadi korupsi. "Karena kalau ada korupsi, yakin saya kondisi ekonomi tidak akan baik dan kesejahteraan tidak akan bagus," ujarnya.

Johanis menerangkan bahwa kehadiran KPK di tengah masyarakat merupakan amanah dari undang-undang untuk memberikan pemahaman dan landasan hukum yang kuat bagi pemberantasan korupsi dalam melaksanakan pendidikan sosialisasi dan kampanye antikorupsi.

"Program jelajah negeri antikorupsi adalah salah satu cara KPK dalam rangka meningkatkan kepedulian dan nilai-nilai integritas bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya lapisan masyarakat di Kota Bogor serta bus antikorupsi sebagai ikon pendidikan antikorupsi," katanya.

Pada kesempatan itu, Johanis juga mengajak masyarakat untuk menolak politik uang menjelang atau saat pemilu mendatang. Menurut dia, biasanya money politic yang disebut serangan fajar akan datang dengan memberikan sejumlah uang dalam amplop atau sembako.

"Tradisi serangan fajar ini akan menghasilkan pimpinan yang hanya meningkatkan kepentingan pribadi dan golongan. Untuk menghindari tersebut, perlu memutus mata rantai serangan fajar dengan tidak terima amplop atau sembako karena yang dirugikan adalah masyarakat dalam 5 tahun ke depan," ujarnya. Bus KPK yang berisi fasilitas untuk edukasi ini sudah ada sejak 2017.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim yang juga pernah bertugas di KPK mengatakan bahwa saat itu dirinya berinisiatif membentuk sebuah bus KPK untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat. Pada waktu itu KPK memiliki wacana akan membuka cabang di wilayah.

"Ini menjadi bagian dari pengalaman saya di KPK dahulu. Bus ini saya yang bikin pada tahun 2017 atau 2018, dahulu catnya hitam, kemudian saya tempatkan di taman pintar Yogyakarta," ujarnya.

Dedie A. Rachim melanjutkan, "Dahulu ada wacana KPK buka cabang. Saya bilang kalau buka cabang, miniatur KPK di daerah akan memerlukan banyak sumber daya yang dibutuhkan, padahal pada saat itu yang terpenting adalah bagaimana kita memberikan edukasi, sosialisasi kepada generasi muda untuk belajar integritas, dan meningkatkan jiwa antikorupsi."

Dedie juga melaporkan bahwa tingkat ekonomi di Kota Bogor berada di atas rata-rata nasional dan Jawa Barat. Capaian tersebut merupakan bagian dari semangat ASN Kota Bogor para birokrat untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Baca juga: KPK sita aset Ricky Ham senilai Rp30 miliar
Baca juga: KPK ancam pidanakan perintang penyidikan kasus Ricky


Dedie berharap kehadiran bus KPK ini bisa memberikan pemahaman yang lebih baik tentang antikorupsi dan nilai integritas kepada generasi muda untuk menciptakan generasi emas Indonesia dari Kota Bogor yang memiliki sembilan nilai integritas, yakni jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.

"Teman-teman KPK sekarang sudah menyentuh generasi muda untuk mempelajari nilai integritas dan antikorupsi karena yang penting bagi kita adalah mencegah ini. Untuk mencegah, perlu ada edukasi terkait dengan pemahaman yang basic, ya, tentang integritas dan cara pencegahan money politic supaya kita mendapatkan para pimpinan yang berintegritas dan berjiwa antikorupsi sehingga bisa mencetak generasi emas Indonesia," tegasnya.