PAN memberhentikan kader dari DPRD NTB karena tak nyaleg di Pemilu 2024

Terpisah Najamuddin Mustafa mengaku sudah mendengar terkait pemberhentian-nya sebagai kader dan anggota DPRD NTB. Dirinya menegaskan akan menempuh jalur hukum karena dirinya merasa sudah di zolimi oleh PAN.

"Ini bentuk pembelaan atas tuduhan PAN terhadap saya," ujarnya didampingi kuasa hukumnya Baharuddin dan Burhanuddin.

Najamuddin mengatakan ada tuduhan tidak mendasar sebagai alasan partai melakukan PAW. Namun semua itu tidak ada buktinya. Contoh, tidak pernah ada surat peringatan bentuk apapun terhadap dirinya atas kesalahan selama di partai.

"Mestinya ada surat resmi dari DPW PAN sebagai bentuk surat peringatan 1, 2 dan 3. Jika sudah begini, kan bisa saja dibicarakan. Termasuk anak saya mencalonkan diri di partai lain," katanya.

Yang jelas lanjut Najamuddin, tidak pernah ada teguran dari Partai, kecuali melalui telpon oleh ketua DPW PAN NTB, namun sebagai politisi senior, tidak ujug-ujug, mestinya ada surat teguran.

"Saya tidak mau berkonflik dengan partai atau Ketua DPW PAN tapi ini bentuk hak saya sebagai warga negara. Fakta hukum dan pelanggaran itu silahkan hakim yang memutuskan," ujarnya.

Najamuddin mengaku, langkah yang bentuk kepatuhan terhadap hukum, yang selalu berkiblat ke konstitusi, bukan DPP PAN, Mahkamah Partai maupun DPW PAN.

Najamuddin membeberkan, apa yang diminta oleh DPW PAN selama ini selalu patuh. Contohnya, mencalonkan keponakan melalui PAN. Kemudian bicara tidak loyal. Padahal setiap kegiatan reses pun di potong oleh DPW PAN, begitu halnya dengan kegiatan lainnya, termasuk kegiatan Muswil dan lainnya ditanggung menggunakan dana pribadi. Hal ini diketahui oleh pengurus partai.

"Saya akan melawan kezoliman ini dengan pembelaan diri melalui kekuatan materi dan simpatisan," katanya.