Pemprov NTB Kirim Surat Pemberhentian Zaini Arony

id Lombok Barat Zaini Arony

"Hari ini surat pemberhentian Zaini Arony sebagai Bupati Lombok Barat sudah dikirim Ke Kementerian Dalam Negeri agar segera bisa diproses,"
Mataram (Antara NTB) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengirimkan surat pemberhentian sementara Zaini Arony sebagai Bupati Lombok Barat ke Kementerian Dalam Negeri dan segera mengangkat Wakil Bupati sebagai pelaksana tugas.

"Hari ini surat pemberhentian Zaini Arony sebagai Bupati Lombok Barat sudah dikirim Ke Kementerian Dalam Negeri agar segera bisa diproses," kata Asisten Tata Praja dan Aparatur Setda NTB Abdul Hakim di Mataram, Rabu.

Dia mengatakan, sebenarnya pemerintah provinsi sudah menyampaikan pemberitahuan secara lisan terkait rencana memberhentikan sementara Zaini Arony dari tugasnya sebagai Bupati Lombok Barat ke Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.

"Ini sudah kita sampaikan beberapa minggu lalu, tetapi ketika itu baru secara lisan dan melalui faks. Sekarang baru secara resmi kita sampaikan ke Kemendagri," jelasnya.

Meski demikian, mantan Kepala Bakesbangpoldagri NTB ini, tidak bisa memastikan kapan surat dari pemerintah provinsi itu akan diproses Kemendagri. Karena kewenangan sepenuhnya ada di Mendagri.

"Kalau Dirjen dan Mendagri tidak sibuk bisa cepat, paling telat seminggu sudah bisa ada jawaban," ujarnya.

Zaini Arony sendiri kini telah menjalani sidang perdana sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Denpasar, Bali, Senin (1/6) kemarin. Sebelum dilimpahkan ke pengadilan, Zaini ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan terkait permohonan izin pengembangan kawasan wisata di Lombok Barat.

Zaini yang merupakan kader Partai Golkar itu ditahan sejak 17 Maret 2015 lalu. KPK menduga Zaini melakukan perbuatan pemerasan terhadap PT Djaja Business Group (DBG) yang berlokasi di Desa Buwun Mas, kecamatan Sekotong, kabupten Lombok Barat.

PT DBG diketahui mengurus izin pembukaan lapangan golf dan Zaini meminta uang sekitar Rp1,5-2 miliar kepada perusahaan tersebut. Zaini bahkan mengancam bila uang tidak diberikan maka izin lapangan golf tidak akan keluar. (*)