Dispar sebut renovasi lapak kuliner Pantai Ampenan tunggu PPG

Mataram (ANTARA) - Dinas Pariwisata Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengatakan, kegiatan renovasi gedung sentra Kuliner Wisata Ampenan masih menunggu persetujuan pembangunan gedung (PPG) dari Dinas Perizinan setempat.

"PPG tersebut sebagai dokumen untuk melaksanakan tender. Jika sudah ada PPG, proyek tersebut akan kita lelang," kata Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Mataram H Nizar Denny Cahyadi di Mataram, Jumat.

Dikatakan, untuk kegiatan renovasi gedung sentra Kuliner Wisata Ampenan telah disiapkan anggaran Rp400 juta yang bersumber dari APBD Kota Mataram.  Dengan anggaran itu, sentra Kuliner Wisata Ampenan yang ada saat ini bangunannya tertutup akan direnovasi agar lebih terbuka dan representatif sebagai fasilitas pendukung objek wisata tersebut. "Renovasi yang akan kita lakukan adalah membongkar tembok keliling gedung tersebut agar lebih representatif," katanya.

Dalam desainnya, katanya, sentra Kuliner Wisata Ampenan yang sudah dibongkar akan dijadikan tempat khusus makan pengunjung sehingga pengunjung bisa menikmati suasana pantai secara langsung.

"Sementara para pedagang akan kita tata di bagian pinggir sehingga tidak ada pedagang yang hanya mau berjualan di depan saja. Semua pedagang juga rata menghadap ke pantai," katanya.

Selain melakukan pembongkaran tembok keliling sentra Kuliner Wisata Ampenan, tambah Denny, juga dilakukan pembongkaran pada los-los pedagang yang ada serta perbaikan pada bagian atap. "Atap yang sudah bocor atau aus akan kita perbaiki dan ganti," katanya.

Baca juga: Melalui Rumah BUMN Lombok Barat, PLN dukung pengembangan pelaku UMKM kuliner
Baca juga: Kuliner Bali terpilih pertukaran budaya Indonesia-Qatar tahun 2023


Lebih jauh Denny mengatakan, untuk melakukan penataan lapak PKL tersebut telah dilakukan komunikasi dengan para pedagang dan pedagang memberikan respon positif. "Mereka mau mengikuti apa yang kita rencanakan sebab niat baik pemerintah hanya untuk kenyamanan bagi masyarakat saja. Dalam hal ini, pemerintah tidak ada keuntungan," katanya.