Mataram, (Antara NTB)- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menagih janji pemerintah setempat untuk segera mencairkan anggaran pengamanan dan pengawasan pemilihan kepala daerah yang akan diselenggarakan akhir tahun ini.
"Kami sangat berharap pemerintah kota segera mencairkan anggaran operasional penanganan keamanan dan pengawasan pilkada, agar berbagai tugas dan fungsi dua lembaga ini bisa maksimal," kata Ketua KPU Kota Mataram HM Ainul Asikin di Mataram, Minggu.
Asikin yang ditemui di sela pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota Mataram H Ahyar Abduh dan H Mohan Roliskana alias paket "Aman" menyebutkan, anggaran untuk pengamanan pilkada yang telah telah disepakati Pemerintah Kota Mataram sebesar Rp1 miliar.
Sedangkan, anggaran untuk pengawasan di Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) Kota Mataram sebesar Rp3,5 miliar. Tetapi, Rp500 juta sudah dicairkan.
"Dengan demikian, anggaran pengawasan yang belum dicairkan tinggal Rp3 miliar," katanya.
Mantan Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram ini mengatakan, anggaran pengamanan dan pengawasan pilkada tersebut harus dapat segera dicairkan agar tidak menjadi penghamat dalam setiap tahapan pilkada.
Apalagi saat ini, lanjutnya, tahapan pendaftaran sudah dimulai dan akan disusul dengan tahapan penetapan, pencabutan nomor urut serta kampanye akan yang tentunya memiliki potensi kerawan keamanan dan pengawasan.
"Setiap tahapan berpeluang menimbulkan gangguan keamanan, apalagi dengan dilibatkannya massa pendukung," ujarnya.
Menanggapi hal itu Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh menyatakan, anggaran pengamanan dan pengawasan Pilkada Kota Mataram tahun 2015 tidak ada masalah dan dapat segera dicairkan.
"Ini merupakan bagian komitmen kita untuk menciptakan pilkada yang aman, lancar, kondusif, demokratis dan berkualitas," kata wali kota. (*)
KPU Tagih Anggaran Pengamanan Dan Pengawasan Pilkada
"Kami sangat berharap pemerintah kota segera mencairkan anggaran operasional penanganan keamanan dan pengawasan pilkada, agar berbagai tugas dan fungsi dua lembaga ini bisa maksimal"
