Mataram (Antara NTB) - Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat akan bertindak tegas jika ada aksi anarkistis di area Perseroan Terbatas Newmont Nusa Tenggara yang merupakan salah satu objek vital nasional.
"Itu prosedur. Di mana pun kalau anarkistis, aturan harus ditegakkan," kata Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Nusa Tenggara Barat (NTB) Brigjen Pol Umar Septono saat melakukan penandatangan kelanjutan naskah kerja sama dengan Perseroan Terbatas Newmont Nusa Tenggara (PT NNT), di Mataram, Jumat.
Kegiatan penandatanganan kelanjutan naskah kerja sama tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman serta mekanisme hibah yang sesuai peraturan perundangan yang berlaku antara General Manager (GM) Social Responsibility and Government Relations PT NNT Rachmat Makassau dengan Kapolda NTB Brigjen Pol Umar Septono.
Perusahaan tambang emas dan tembaga yang beroperasi di Batu Hijau, Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, itu menghibahkan dana sebesar Rp5,5 miliar untuk mendukung kegiatan Polda NTB, meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat di provinsi itu.
Umar mengatakan, upaya pengamanan terhadap operasional PT NNT sebagai bagian dari upaya memberikan jaminan keamanan kepada setiap investasi, baik asing maupun dalam negeri. Hal itu sudah menjadi keinginan Presiden Joko Widodo.
"Tapi dalam upaya pengamanan, kami tetap mengedepankan pencegahan, itu lebih baik dari pada tindakan represif," ujarnya.
Menurut dia, kondisi keamanan di area Newmont, relatif kondusif, meskipun beberapa waktu lalu terjadi aksi unjuk rasa dengan cara pemblokiran jalan yang menyebabkan operasional perusahaan tambang itu sempat terhenti beberapa jam.
"Dalam mengatasi aksi unjuk rasa tersebut, kami kedepankan upaya persuasif dengan mendatangi pengunjuk rasa, diajak diskusi, ngobrol, berdialog," ucap Umar.
Ia juga menyebutkan, Polri juga menempatkan personel brimob di Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 100 orang yang bertugas menjaga keamanan di daerah itu dan di area tambang.
"Dari Polres Sumbawa Barat juga mem-'back up', kalau ada mediasi kapolres ikut membantu, tetapi secara khusus penanggung jawab wilayah tambang adalah brimob," katanya.
Sementara itu, GM Social Responsibility and Government Relations PT NNT Rachmat Makassau membantah kegiatan penandatanganan kerja sama dengan Polda NTB ada kaitannya dengan aksi pemblokiran jalan di area tambang oleh sekelompok masyarakat yang menuntut segera dipekerjakan karena sudah dinyatakan lulus seleksi sejak beberapa bulan lalu.
"Tidak ada hubungannya dengan aksi unjuk rasa, karena kerja sama dengan Polda NTB sudah terjalin sejak 2012," ujarnya.
Seperti diketahui, operasional PT NNT sempat terhenti sekitar enam jam akibat aksi unjuk rasa dan pemblokiran jalan masuk yang dilakukan sekelompok masyarakat, Senin (31/8). Mereka mengklaim diri calon pekerja hasil rekrutmen bertahap yang dilakukan perusahaan tambang itu sejak dua tahun lalu.
Para pengunjuk rasa bergerak sejak pukul 04.00 WITA memblokir akses jalan PT NNT di jembatan Sekongkang dan jalan pemerintah ke arah Sekongkang.
Mereka menuntut perusahaan tembaga dan emas yang beroperasi penuh sejak 2.000 itu untuk segera mempekerjakan mereka. (*)
Polisi Akan Tegas Jika Anarkistis di Newmont
"Pengamanan terhadap operasional PT NNT sebagai bagian dari upaya memberikan jaminan keamanan kepada setiap investasi, baik asing maupun dalam negeri. Hal itu sudah menjadi keinginan Presiden Joko Widodo".
