DPK Gunungkidul kembangkan aplikasi Srikandi

Gunungkidul (ANTARA) - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegritas (Srikandi) untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah itu.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul Kisworo di Gunungkidul, Rabu, mengatakan aplikasi Srikandi sebagai bentuk transformasi digital yang dilaksanakan pihaknya pada era digitalisasi. "Kami melakukan transformasi digitalisasi dan yang tentunya reformasi birokrasi untuk pelayanan masyarakat. Harapannya arsip tertata dan terdokumentasi dengan baik," kata dia.

Padsa tahun ini, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menerapkan aplikasi Srikandi di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan kepanewon atau kecamatan. Pelaksanaan aplikasi ini sudah disiapkan sejak satu tahun lalu yang didahului dengan kegiatan koordinasi lintas OPD.

Setelah itu, dibentuk meja bantuan di masing-masing OPD untuk tahapan perencanaan aplikasi Srikandi, kemudian ditindaklanjuti dengan pelatihan-pelatihan, bahkan ada pendampingan langsung dari pihak Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Aplikasi ini sebagai bentuk komitmen OPD dalam pengelolaan arsip dan untuk mendukung pelayanan secara optimal kepada masyarakat. "Harapannya, indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) meningkat," kata dia.

Bupati Gunungkidul Sunaryanta mengatakan aplikasi Srikandi salah satu wujud reformasi birokrasi pemerintah di mana digitalisasi dan transformasi digitalisasi tentunya perlu dihadirkan dalam pelaksanaan roda pemerintahan. "Banyak hal dan bervariasi menghadirkan fitur digital seperti saat ini, pemerintah ingin pelayanan yang lebih fleksibel lebih efektif," kata dia.

Baca juga: Gunungkidul siapkan skema status darurat kekeringan
Baca juga: Gunungkidul Yogyakarta menyiapkan ranperda kompensasi ternak mati antraks

Aplikasi Srikandi adalah sebuah aplikasi yang diselenggarakan hasil kolaborasi antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).