Pemkot Mataram menerima pajak MXGP Rp40 juta

id pajak MXGP,Mataram,Hasil pajak MXGP

Pemkot Mataram menerima pajak MXGP Rp40 juta

Kepala Badan Keuangan (BKD) Kota Mataram HM Syakirin Hukmi. (ANTARA/Nirkomala)

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah menerima pajak hiburan dari penyelenggaraan MXGP di Sirkuit Selaparang yang berlangsung pada tanggal 1-2 Juli 2023, sebesar Rp40 juta.

"Setelah koordinasi yang cukup lama, akhirnya pajak hiburan dari penyelenggaraan MXGP dibayarkan sebesar Rp40 juta," kata Kepala Badan Keuangan (BKD) Kota Mataram HM Syakirin Hukmi di Mataram, Rabu. Menurutnya, dari hasil koordinasi dengan pihak penyelenggara minim-nya pajak yang disetor karena banyak penonton yang tidak dipungut biaya atau nonton gratis sesuai dengan kebijakan pemerintah setempat.

Selain itu, karena adanya penonton yang juga membeli paket gabung dengan MXGP Samota di Pulau Sumbawa dan tiket konser DEWA 19, sehingga harga lebih murah. Karena itu, berdasarkan pihak penyelenggara dari jumlah penonton yang mencapai 50 ribu pada saat MXGP yang membayar tiket sekitar 11 ribu orang. "Setelah kita cek dan cocokkan ada perbedaan data di lapangan dan yang disepakati itu sekitar 11-16 ribu," katanya.

Syakirin mengatakan, kendati pajak yang diterima sangat jauh dari yang diperkirakan, BKD Kota Mataram tidak merasa kecewa sebab kegiatan itu baru digelar pertama kali di Kota Mataram. "Ini memberikan pengalaman baru bagi kita dalam penyelenggaraan kegiatan internasional. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi," katanya.

Baca juga: Pemkot Mataram belum terima pajak hiburan MXGP Lombok 2023
Baca juga: Dispar Mataram akui MXGP belum memberikan dampak terhadap okupansi hotel


Dia berharap, jika kegiatan tersebut digelar kembali koordinasi antar pemerintah daerah yang terlibat akan diperkuat. Selain itu, jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan kegiatan harus diketahui jumlah tiket yang dicetak. "Jadi ke depan kita perlu lebih bersinergi lagi. Kalau tiket tidak bisa diporporasi mungkin ada bentuk lain yang harus kita diskusikan terkait dengan tiket-tiket yang dijual agar data kami dan penyelenggaraan bisa sama," katanya.