Mataram (ANTARA) - Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Harfendi mengatakan bahwa pengawasan netralitas setiap anggotanya dalam kontestasi Pemilu 2024 berada di bawah kendali komandan kesatuan (dansat).
"Jadi, terkait dengan pemilu, pengawasan itu pasti ada. Itu komandan kesatuan yang melakukan pengawasan terhadap masing-masing prajurit karena pertanggungjawaban itu pada satuan masing-masing," kata Mayjen TNI Harfendi di Mataram, Selasa.
Dalam kontestasi pemilu, Pangdam menegaskan bahwa TNI tetap bersikap netral. Meski demikian, TNI ikut membantu Polri mengamankan setiap tahapan pemilu.
"Kami sudah tekankan kepada prajurit bahwa TNI netral sesuai dengan perintah Panglima TNI dan Kasad," ujarnya.
Mayjen TNI Harfendi menjelaskan bahwa netralitas itu adalah tidak memihak dan tidak ikut terlibat dalam dunia politik pemilu.
"Netralitas artinya apa? Tidak memihak. Tidak ikut campur, tidak ikut memengaruhi, tidak ikut kegiatan yang berkaitan dengan pemilu," ucap dia.
Pangdam IX/Udayana menyampaikan hal tersebut di Mataram usai menggelar apel pemeriksaan kesiapan operasi Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Republik Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) Sektor Timur di Lapangan Trisula Batalyon Infanteri (Yonif) 742/Satya Wira Yudha di Kota Mataram.
Personel yang tergabung dalam operasi ini berasal dari Yonif 742/SWY dengan jumlah 350 orang. Mereka akan menjalankan tugas selama 12 bulan terhitung sejak awal Oktober 2023 hingga akhir September 2024.
