Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai bahwa Pemerintah Indonesia sudah bersungguh-sungguh dalam menangani permasalahan di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau.
Hasto yang ditemui di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Selasa, mengatakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menaruh perhatian serius terhadap permasalahan itu. “Kami melihat pemerintah sudah sungguh-sungguh, termasuk dengan Bapak Presiden Jokowi menaruh perhatian sangat serius terhadap masalah itu,” kata Hasto.
Dia mengatakan pihaknya mempercayakan kepada pemerintah dan berkomunikasi dengan jajaran partai terkait Rempang. “Kita percayakan pemerintah dan kami berkomunikasi dengan jajaran partai,” imbuh dia.
Hasto mengingatkan bahwa pada prinsipnya rakyat tidak boleh dikorbankan dan hukum harus ditegakkan dalam menyelesaikan permasalahan di Rempang. PDI Perjuangan, sambungnya, turut mengedepankan dialog.
“Sehingga di dalam pengelolaan negara, termasuk dalam investasi mengedepankan keadilan, kemudian kesetaraan ketika menghadapi persoalan-persoalan hukum, dan kemudian dengan cara dialog,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan bahwa hak warga Rempang dapat terpenuhi dan menekankan bahwa rencana investasi di wilayah tersebut harus tetap berjalan.
Bahlil menegaskan penanganan di lapangan merespons protes sebagian warga yang menolak pemindahan akan dilakukan dengan cara baik. Ia menekankan penting bagi pemerintah untuk memenuhi hak-hak masyarakat Rempang terkait dengan pemindahan warga Pulau Rempang ke Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau.
Bahlil memberi kesempatan warga berbicara langsung dengan Presiden RI Joko Widodo melalui telepon saat berkunjung ke rumah tokoh Melayu di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Minggu (17/9) malam.
Baca juga: Bawaslu: Pj Gubernur NTB langgar netralitas ASN
Baca juga: Bakal Capres Ganjar pemimpin yang sangat peduli rakyat miskin
Bahlil mengatakan ganti rugi warga Rempang yang terdampak investasi akan disesuaikan dengan aset yang dimiliki warga. Dia menjelaskan uang ganti rugi yang disesuaikan itu dihitung dari hak-hak yang sebelumnya sudah ditetapkan dan akan diberikan kepada warga, yakni tanah seluas 500 meter persegi sudah dengan alas hak, rumah tipe 45 seharga Rp120 juta, uang tunggu transisi hingga rumah jadi sebesar Rp1,2 juta per jiwa dan uang sewa rumah Rp1,2 juta.
Berita Terkait
Presiden Jokowi meminta menteri percepat penyelesaian Proyek Strategis Nasional
Kamis, 5 Oktober 2023 16:34
Menteri Airlangga beri kepastian pembangunan rumah masyarakat di Pulau Rempang Kepri
Minggu, 1 Oktober 2023 8:23
Pengamat sebut tindakan Polri lucuti baju demonstran timbulkan traumatis
Kamis, 21 September 2023 6:10
Sikap oposisi Ganjar akan bermakna bila PDIP juga mengamini
Rabu, 8 Mei 2024 5:30
PDI Perjuangan masih cermati peluang Anies dan Ahok
Selasa, 7 Mei 2024 9:57
Kejutan!! Menanti penantang Eri-Armuji di Pilwali Surabaya 2024
Jumat, 3 Mei 2024 13:57
Ketua PDIP Surabaya tekankan soliditas kader Banteng
Senin, 29 April 2024 12:49
Pengamat: PDIP tetap bantu pemerintah meski sebagai oposisi
Jumat, 26 April 2024 14:15