Mataram (Antara NTB) - Dinas Kelautan dan Perikanan Nusa Tenggara Barat menyiapkan laboratorium pengujian mutu hasil perikanan dan pangan olahan yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
"Laboratorium ini juga terus ditingkatkan dalam rangka menghadapi persaingan MEA bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)," kata Kepala Balai Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BLPMHP) Dinas Kelautan dan Perikanan Nusa Tenggara Barat (NTB) Hj Ely Suryani, di Mataram, Kamis.
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) BLPMHP, kata dia, dilengkapi dengan berbagai peralatan canggih untuk mendeteksi kandungan zat kimia dan bakteri pada ikan segar dan produk olahan pangan, seperti "High Performance Liquid Chromatografi" (HPLC) untuk menguji "hismain" pada ikan tuna.
Ada juga "Elisa Reader" untuk menguji antibiotik pada udang dan ikan, "Membran Filter" untuk menguji kualitas mikrobiologi air bersih, dan "Ultra Pure Water" untuk membuat air murni dan aquades guna menunjang pengujian.
Semua jenis peralatan tersebut merupakan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2015 dalam rangka mendukung keamanan produk ikan segar dan olahan hasil perikanan serta pangan olahan di NTB.
"Kami bisa melakukan uji kandungan kimia pada ikan segar, termasuk kandungan merkuri. Selain itu, kami juga bisa menguji kandungan zat kimia berupa boraks, formalin, rhodamin pada pangan olahan yang diproduksi UMKM," ujarnya.
UPTD BLPMHP Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, kata Ely, juga dimanfaatkan oleh Balai Karantina Mataram dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Mataram untuk menguji kandungan boraks, formalin dan rhodamin pada pangan olahan.
BLPMHP yang sudah memiliki akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan sudah menerapkan ISO17025 tahun 2008, juga dapat dimanfaatkan oleh para eksportir, terutama eksportir ikan, udang dan mutiara agar bisa memperoleh rekomendasi keamanan mutu yang diinginkan pembeli luar negeri.
"Pembeli dari luar negeri biasanya meminta persyaratan dalam bentuk rekomendasi dari laboratorium yang sudah terakreditasi. Kami diberikan kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi keamanan mutu," ujar Ely.
Mengingat semakin bertambahnya alat-alat BLPMHP, Ely mengajak seluruh satuan kerja perangkat dinas (SKPD) lingkup Pemerintah Provinsi NTB dan kabupaten/kota untuk memanfaatkan laboratorium perikanan milik daerah tersebut, terutama dalam rangka meningkatkan kualitas produk UMKM binaannya.
"Silakan manfaatkan laboratorium ini karena ini milik daerah dan tidak terbatas hanya pada pengujian kandungan kimia dan bakteri pada produk perikanan, tapi juga olahan pangan lain," katanya. (*)
