Bandung (Antara NTB) - Kementerian Sosial menyiapkan sebanyak 1.028 sumber daya manusia (SDM) untuk menjalankan sistem layanan rujukan terpadu (SLRT) melalui perangkat lunak sistem informasi kesejaheraan sosial (SIKS) yang dikembangkan di 50 kabupaten/kota pada 2016.
"Seluruh SDM tersebut telah berikan bimbingan teknis (bimtek) dan akan disebar di 288 kabupaten/kota di Indonesia," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di rapat koordinasi pemberdayaan sosial di Bandung, Jawa Barat, Rabu.
Pada 2015, kata dia, Kementerian Sosial (Kemensos) fokus pada verifikasi dan validasi (veri-vali) data kemiskinan melibatkan Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS), Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), serta Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kemensos.
Tahap veri-vali, yaitu menetapkan 40 persen warga status ekonomi terendah untuk basis data induk (BDI). Kemudian, yang diintervensi melalui kartu keluarga sejahtera (KKS) 25 persen pada basis data terpadu (BDT).
"SK Mensos untuk BDI telah selesai dan BDT menunggu finalisasi dari Ditjen Dukcapil agar semua kementerian/lembaga, kabupaten/kota serta provinsi jelas referensi dalam program penanganan fakir miskin," ujarnya.
Melaui BDI dan BDT tersebut, kata Khofifah, akan memberikan efisiensi yang sangat signifikan karena kabupaten/kota dan provinsi tidak perlu repot lagi melakukan pendataan serupa terhadap warga fakir miskin.
"Banyak manfaat adanya BDI dan BDT, salah satunya bagi kabupaten/kota dan provinsi tidak perlu repot lagi melakukan pendataan serupa terhadap warga fakir miskin," ucap Mensos.
Untuk pembaruan data angka kemiskinan, Kemensos telah menyiapkan seperangkat sistem yang didukung dengan SDM yang telah dididik melalui bimbingan teknis.
Melalui SLRT tidak hanya bisa "update" terkait KIP, KIS, KKS, bahkan untuk urusan seperti belum ada jaringan listrik dan jalan rusak juga bisa diusulkan.
Selain itu, membuat proyek percontohan 10 Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos). Di 10 Kesos tersebut ditempatkan dua orang yang didukung perangkat lunak dan jaringan internet untuk menjalan SLRT pada SIKS tersebut.
Kepada pemerintah daerah (pemda) agar tidak cepat memindahkan 1.028 SDM ke tempat dan posisi lain, sebab tidak mudah untuk merekrut dan melatih SDM baru.
"Pemda agar memberikan waktu yang cukup bagi mreka untuk bekerja dan menyelesaikan tugasnya, sehingga SLRT pada SIKS bisa berjalan efektif," kata Khofifah berharap. (*)
1.028 SDM terdidik siap kawal SLRT di 50 kabupaten
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyerahkan kunci kendaraan sepeda motor secara simbolis kepada 23 organisasi sosial kemasyakaratan perempuan pada acara Rakor Pemberdayaan Sosial di Bandung, Jawa Barat, Rabu (13/4). (Ist) (1)
