Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengatakan proyek pembangunan hunian sementara (huntara) untuk nelayan Mapak Indah di Kecamatan Sekarbela yang terdampak gelombang pasang telah rampung.
"Untuk pembangunan fisik, huntara sudah rampung 100 persen. Sekarang tinggal dilakukan penyempurnaan dan perbaikan hasil catatan tim monitoring," kata Asisten II Bidang Administrasi Pembangunan dan Perekonomian Setda Kota Mataram Miftahurrahman di Mataram, Kamis.
Menurutnya, pembangunan huntara nelayan dengan total anggaran Rp1,2 miliar diusulkan untuk serah terima, namun setelah dilakukan monitoring dan evaluasi di lapangan oleh tim, ada beberapa catatan yang perlu diatensi pelaksana sebelum dilakukan serah terima.
Catatan yang diberikan oleh tim monitoring meliputi komponen penyelesaian tahap akhir beberapa bagian yg dianggap perlu dirapikan, seperti jendela, pembersihan lokasi, dan lainnya.
Tapi secara fisik huntara sudah 100 persen, kata dia, dan kontraktor sudah siap menyelesaikan beberapa catatan tim agar serah terima bisa dilaksanakan dalam waktu dekat ini.
"Proses pembangunan huntara ini lebih cepat selesai dari kontrak pada akhir November 2023," katanya.
Sementara terkait penempatan nelayan yang akan dipindah ke huntara, Miftahurrahman mengatakan penempatan huntara akan dilakukan setelah proses serah terima dan administrasi selesai.
"Kami juga segera berkoordinasi dengan camat setempat terkait warga yang dinilai berhak menempati huntara dengan prioritas warga rumahnya rusak berat terdampak langsung abrasi," katanya.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram M Nazaruddin Fikri sebelumnya mengatakan huntara nelayan ini dibangun dengan anggaran Rp1,2 miliar, konsep dibangun secara permanen.
Konstruksi huntara menggunakan bahan bangunan yang bagus dengan menggunakan dinding batako, bukan huntara biasa yang semi permanen menggunakan baja ringan atau jenis lainnya.
"Hasil konsultasi secara teknis jika menggunakan konstruksi baja ringan, dikhawatirkan huntara akan mudah rusak dan keropos," katanya.
Hanya saja, sambungnya, dengan anggaran yang tersedia yakni Rp1,2 miliar, target pembangunan huntara sebanyak 30 unit berkurang menjadi 23 unit karena biaya untuk pembangunan huntara dengan konstruksi permanen jauh lebih besar.
"Dengan anggaran yang terbatas, tahap pertama ini kami prioritaskan bagi 23 Kepala Keluarga (KK), sisanya 7 KK kita usulkan tahun depan," katanya.
