Jakarta (ANTARA) - Ketua Harian Komisi Kepolisian Masyarakat (Kompolnas) Benny Jozua Momoto mengatakan penanganan Saran dan Keluhan Masyarakat SKM) menjadi momen kritis yang harus menjadi perhatian jajaran lembaga pengawas eksternal Polri tersebut.
“Pada proses penanganan SKM, akan terjadi interaksi secara langsung antara pengadu (masyarakat) dengan Kompolnas,” kata Benny dalam acara kelompok diskusi terarah (FGD) rangkaian survei Indeks Kepuasan Publik (IKP) di Jakarta, jumat.
Menurut dia, ketika pelayanan yang diberikan oleh Kompolnas bersentuhan langsung dengan masyarakat, maka kondisi ini menjadi momen kritis dari sebuah pelayanan yang diberikan oleh Kompolnas, karena merupakan saat yang paling menentukan seberapa jauh Kompolnas mampu melayani masyarakat.
“Yang di saat itu akan ikut menentukan pembentukan citra Kompolnas,” kata Benny.
Kompolnas telah selesai menggelar rangkaian kegiatan survei IKP tahun 2023. Rangkaian survei diakhir dengan acara FGD yang dihadiri seluruh anggota Kompolnas, pejabat utama sekretaris Kompolnas, serta narasumber dari PT Ayaskara Nisita Synergy (ANS).
Purnawirawan Polri jenderal bintang dua itu menjelaskan terkait survei IKP yang dilakukan Kompolnas merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara publik.
IKP bertujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik dan untuk mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik dalam hal ini pelayanan SKM.
Pelayanan SKM diemban oleh Bagian Dukungan Teknis (Bag Duknis) Sekretariat Kompolnas. Benny menyampaikan kepada jajaranya, IKP tahun 2022 sudah baik dan perlu ditingkatkan di tahun 2023 sebagai bahan evaluasi kedepannya.
Hasil yang diperoleh yaitu Kompolnas mendapatkan Indeks Kepuasan Publik tahun ini 64,91 persen (kategori Baik), meningkat 5,76 persen dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 59,15 persen.
“Pada survey kepuasan publik Kompolnas tahun 2022 yang lalu didapatkan Indeks Kepuasan Publik sebesar 59,15 yang artinya secara umum publik menilai bahwa Kompolnas sudah baik dalam memberikan pelayanan.” kata Benny.
Adapun penyelenggaraan survei kepuasan publik terhadap Kompolnas dilaksanakan dengan pendekatan penelitian menggunakan mix atau gabungan antara kuantitatif (menggunakan teknik pengumpulan data melalui kuesioner online) dan kualitatif (menggunakan teknik pengumpulan data melalui FGD online).
Salah satu teknik pengumpulan data yang menggunakan FGD online dengan masyarakat yang dikategorikan masyarakat yang puas dan tidak puas terhadap pelayanan Kompolnas. Selain itu, FGD tahun ini ada terdapat perbedaan dengan tahun lalu. Pada tahun ini melibatkan responden dari seluruh Kasubag Dumasan Itwasda Polda se-Indonesia untuk mengetahui hal-hal yang menjadi pendukung dan penghambat dalam proses memberikan jawaban klarifikasi kepada Kompolnas.
Hasil yang diperoleh yaitu Kompolnas mendapatkan Indeks Kepuasan Publik 64,91 (kategori Baik), meningkat 5,76 persen dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 59,15 persen.
Dengan demikian diharapkan para Anggota Kompolnas, PJU Sekretariat Kompolnas dan staf Sekretariat Kompolnas dapat mengetahui dan memahami aspek-aspek apa saja yang mempengaruhi kepuasan pelayanan publik di Kompolnas.
Baca juga: Kompolnas terima seribu lebih aduan terkait pelayanan Polri
Baca juga: Kapolri ingatkan di tengah era digital "hyperconnectivity" agar tinggalkan zona nyaman
Selain itu, hal ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam penanganan SKM dan memperbaiki kinerja untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
