Pemkot Segel Lembaga Pendidikan Al Quran Terindikasi Menyimpang

id AJARAN SESAT MATARAM

Belum adanya izin-izin yang dipegang oleh pihak penyelenggara serta adanya indikasi pelajaran yang menyimpang itu menjadi dasar kuat kami melakukan penutupan aktivitas tersebut
Mataram (Antara NTB) - Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyegel lembaga pendidikan Al Quran yang berada di Jalan Bung Karno, Lingkungan Taman Indah Kecamatan Mataram, karena terindikasi menyimpang dari ajaran agama Islam.

"Laporan ini kami terima dari masyarakat sekitar, karena penyegelan ini kami ambil untuk menghindari keresanan masyarakat terhadap aktivitas dan ajaran yang diberikan," kata Camat Mataram Amran M Amin yang ditemui seusai penyegelan di Mataram, Senin.

Dalam kegiatan penyegelan lembaga pendidikan tersebut, Camat Mataram turun bersama aparat dari Satpol PP, Bakesbangpol Kota Mataram dan Provinsi NTB, termasuk dari TNI/Polri.

Keterlibatan aparat dalam kegiatan ini sebagai upaya antisipasi jika terjadi penolakan atau terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Sebelum penyegelan, kata Camat Mataram, pihaknya sempat berkomunikasi dengan penanggung jawab lembaga tersebut yang ternyata belum memiliki izin lokasi, izin penyelenggaran dan izin-izin lainnya.

"Belum adanya izin-izin yang dipegang oleh pihak penyelenggara serta adanya indikasi pelajaran yang menyimpang itu menjadi dasar kuat kami melakukan penutupan aktivitas tersebut," katanya.

Menurutnya, setelah penutupan lembaga pendidikan yang sudah beroperasional sekitar dua bulan itu, pihaknya akan terus melakukan pengawasan untuk memastikan tidak ada lagi aktivitas di ruko tersebut.

"Siapa tahu, kelihatanya saja tertutup dari luar tapi ternyata pada jam-jam tertentu mereka masih beraktivitas di dalamnya," katanya.

Dalam pengawasan ini, pihaknya tidak bisa lengah sehingga koordinasi dari Babinsa dan Babinkamtibmas akan terus melakukaan pemantauan di wilayah itu, termasuk adanya kemungkinan lembaga tersebut ganti nama.

"Prinsipnya kita tetap akan mengikuti arah penanggung jawab lembaga pendidikan ini untuk menghindari berbagai kemungkinan yang akan terjadi," katanya. (*)