Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta bantuan Kementerian Perhubungan untuk membangun transportasi perkotaan di wilayah itu.
Penjabat Wali Kota Bima, Mohammad Rum menyatakan komitmen dan dukungan penuh dari Pemerintah Kota Bima dalam upaya memperbaiki sistem transportasi angkutan jalan.
"Ini demi meningkatkan kualitas hidup dan pelayanan publik bagi seluruh warga Kota Bima," ujarnya dalam keterangan tertulis di Mataram, Kamis.
Rum mengatakan pihaknya sudah bertemu Direktur Angkutan Jalan/Angkutan Perkotaan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Suharto di Jakarta pada Jumat (8/3) untuk membahas peningkatan aksesibilitas dan konektivitas transportasi angkutan jalan di Kota Bima.
Dalam pertemuan tersebut sejumlah isu menjadi topik pembahasan terkait dengan pengembangan infrastruktur transportasi di Kota Bima. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas transportasi menjadi fokus utama pembahasan dalam upaya meningkatkan mobilitas dan pelayanan transportasi bagi masyarakat Kota Bima.
Rum mengakui di hadapan Direktur Angkutan Jalan/Angkutan Perkotaan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Suharto, sudah menyampaikan sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bima terkait minim-nya moda transportasi umum yang melayani kebutuhan masyarakat perkotaan terutama moda transportasi mobil angkutan umum dan mobil angkutan sekolah.
Meski begitu, Rum menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Bima terus berupaya menumbuhkan kembali sistem transportasi massal dengan membangun skema kerja sama dengan swasta agar dapat mengoperasikan armada angkutan perkotaan di Kota Bima.
"Akan tetapi komunikasi tersebut sedikit terhambat karena beberapa investor mengeluhkan rendahnya indeks "load factor" jalan dan minim-nya infrastruktur jalur layanan transportasi di Kota Bima saat ini," katanya.
Direktur Angkutan Jalan/Angkutan Perkotaan, Suharto, menyatakan komitmennya untuk membantu Pemerintah Kota Bima dalam rangka menyediakan aksesibilitas dan konektivitas sistem transportasi umum dengan mengupayakan bantuan beberapa unit mobil bus guna menstimulasi tumbuh dan berkembangnya sistem transportasi umum di Kota Bima.
"Bus-bus tersebut hendaknya di kelola secara profesional dengan melibatkan sistem pengelolaan perusahaan daerah seperti kota-kota lain di Indonesia," ujarnya.
Menurut dia, Kemenhub sangat serius melihat permasalahan sistem transportasi di daerah seperti yang dialami Pemerintah Kota Bima.
Oleh karena itu dengan strategi intervensi pemerintah pusat seperti ini diharapkan akan memberikan kontribusi positif dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem transportasi angkutan jalan di Kota Bima.
"Semoga membawa dampak positif bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bima," katanya.
