Jumat, 20 Oktober 2017

Pemkot Mataram Dukung Usulan Penetapan HPP Cabai

id HPP Cabai
Pemkot Mataram Dukung Usulan Penetapan HPP Cabai
ilustrasi - Pekerja memetik cabai rawit di areal perkebunan Nambangan Lor, Kota Madiun, Jawa Timur, Rabu (13/1). (ANTARA Foto)
"Kami akan menyuarakan agar pemerintah bisa menetapan HPP cabai dan komoditas pertanian lainnya"
Oleh Nirkomala



Mataram, 12/10 (Antara)- Pemerintah Kota Mataram mendukung usulan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) cabai untuk memberikan perlindungan kepada petani.

"Sebagai bentuk dukungan, ketika ada rapat-rapat di tingkat pemerintah pusat, kami akan menyuarakan agar pemerintah bisa menetapan HPP cabai dan komoditas pertanian lainnya," kata Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram H Mutawalli di Mataram, Kamis.

Pernyataan itu disampaikannya menanggapi upaya pemerintah provinsi yang mengusulkan HPP cabai sebesar Rp16.500 per kilogram, dan bawang merah Rp22.500 per kilogram, agar petani tidak rugi ketika harga berada pada posisi terendah seperti saat ini.

Ia mengatakan, dengan adanya HPP secara tidak langsung memberikan motivasi petani untuk tetap menanam cabai, jangan sampai karena tahun ini rugi, tahun depan mereka malas menanam cabai.

"Akibatnya, hal itu bisa memicu kenaikan harga dan inflasi lagi," katanya.

Meskipun, kata dia, pelaksanaan penetapan HPP cabai di lapangan sulit dipenuhi karena selalu berlaku hukum pasar. Ketika barang banyak harga turun, dan saat barang sedikit harga naik.

"Yang terjadi sekarang posisi barang sedang banyak, sehingga harganya murah," ujarnya.

Karenanya, walaupun HPP sudah ditetapkan pemerintah hukum pasar tetap berlaku, sebab tidak mungkin para pengusaha diminta membeli komoditas pertanian dengan harga sesuai HPP di saat barang banyak.

"Kecuali, apabila pemerintah yang membeli misalnya melalui Bulog untuk diekspor," katanya.

Ia mengatakan, dalam kondisi saat ini pemerintah kota tidak bisa melakukan intervensi apapun, selain menyarankan agar petani mengeringkan karena harganya lebih bagus.

Di samping itu, untuk memberikan dukungan kepada petani agar tetap menamam cabai, Dinas Pertanian memberikan subdisi berupa bantuan bibit dan pupuk.

Dia mengakui, penetapan HPP untuk produksi pertanian jenis hortikultura cukup berat, karena kelas komoditasnya masih dianggap sebagai kebutuhan skunder.

Cukup dengan ada nasi, masyarakat merasa sudah memenuhi kebutuhan pokoknya, padahal kalau berbicara inflasi sayuran, cabai dan bawang menjadi penyumbang.

"Untuk itu semestinya, produksi hortikultura juga menjadi perhatian pemerintah, termasuk distribusi dan fluktuasi harganya," kata Mutawalli. (*)

Editor: Awaludin

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga