Kemensos-Himbara Siapkan Layanan Pengaduan Bansos NonTunai

id Mensos Khofifah

Menteri Sosial Hj Khofifah Indar Parawansa, menggendong seorang balita dari kalurga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Mataram, NTB, Jumat (24/11). (ANTARA NTB/Awaludin)

"Kami perlu lakukan antisipasi serta respon cepat agar layanan bansosnon tunai dapat berjalan efektif"
     Mataram (Antara NTB) - Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menyiapkan layanan informasi dan pengaduan masyarakat terkait bantuan sosial nontunai Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan NonTunai.
     "Layanan tersebut kami siapkan menuju penyaluran bantuan sosial (bansos) nontunai Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan NonTunai (BPNT) untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahun 2018," kata Menteri Sosial Hj Khofifah Indar Parawansa, di sela pemantauan pencairan PKH dan BPNT di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat (24/11).
     Kemensos menyiapkan nomor telepon untuk layanan informasi dan pengaduan, yakni adalah BNI 1500046, BRI 1500017, Bank Mandiri 14000, BTN 1500286, dan  Call Center PKH Kementerian Sosial di nomor 1500299.
     "Dengan 10 juta KPM dan menjangkau 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Kami perlu lakukan antisipasi serta respon cepat agar layanan bansosnon tunai dapat berjalan efektif, tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah serta tepat kualitas. Untuk itu hadirnya layanan pengaduan, penting untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi," kata Khofifah.
     Ia mengatakan layanan informasi dan pengaduan dengan menggandeng Himbara sebagai mitra karena mereka merupakan bank penyalur bansos nontunai di seluruh Indonesia.
     "Dengan adanya kerja sama tersebut diharapakan akan mempercepat respon penanganan keluhan atau pengaduan masyarakat," ujarnya.
     Seperti diketahui penyaluran bansos secara nontunai telah dimulai sejak November 2016. Program tersebut merupakan sebuah lompatan besar yang revolusioner dalam sejarah program pengentasan kemiskinan di Indonesia bahkan di dunia.
     Mengingat sampai saat ini model kartu kombo yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang  memiliki fitur "saving account" dan "e-wallet" bagi masyarakat kurang mampu merupakan pertama kali di dunia, di antara 72 negara yang melaksanakan program "Conditional Cash Transfer" yang di Indonesia dikenal PKH.
     Dua fitur layanan yang tertanam dalam KKS, lanjut Khofifah, memungkinkan masyarakat bisa menabung dan mendapat beragam bansos dan subsidi yang terintegrasi dalam satu kartu.  
     Melalui bansos nontunai, penerima manfaat yang dulu harus mendatangi kantor pos untuk mencairkan bansos dan harus mengantre lama karena waktu pengambilannya bersamaan, maka kini dengan sistem nontunai melalui sistem perbankan akan terlayani jauh lebih efektif.
     Sebab, keluarga penerima manfaat bisa mengakses melalui mesin anjungan tunai mandiri (ATM) bank HIMBARA serta agen bank terdekat.
     "Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Sosial bertekad menyukseskan penyaluran bansos nontunai untuk 10 juta KPM tahun depan. Insya Allah bersama Himbara, pemerintah daerah, pendamping program, kami optimis PKH dan BPNT mampu menurunkan angka kemiskinan dan gini ratio secara signifikan," katanya.


           Prestasi Kemensos

     Sementara itu, Kemensos meraih rangking pertama untuk realisasi anggaran per 22 November 2017 sebesar 90,87 persen. Hal ini mengemuka dalam acara "Budget Day" di Gedung Danapala Kementerian Keuangan, Rabu (22/11).
     "Secara umum, itu merupakan prestasi dilihat dari sisi penyerapan anggaran," ujar Khofifah sumringah.
     Capaian kinerja keuangan yang positif ini, lanjutnya, menunjukkan bahwa perencanaan anggaran sudah efektif. Demikian halnya dengan penggunaan anggaran sudah sesuai dengan jadwal penggunaan anggaran.
     "Saya berharap prestasi ini menjadi penyemangat bagi seluruh awak kerja Kemensos dalam mensejahterakan rakyat," harap perempuan yang juga menjadi Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) ini.
     Dikatakannya, Kementerian Sosial semakin dipercaya untuk mengelola APBN, khususnya dalam pemberian bantuan sosial bagi penerima manfaat, dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk miskin dan rentan.   
     Tahun 2018, ada penambahan yang signifikan untuk penerima bantuan PKH dari 4 juta KPM menjadi 10 juta KPM dan tambahan penerima BPNT dari 1,28 KPM menjadi 10 KPM.
     Dalam hasil akhir penyusunan anggaran 2018, Kementerian Sosial mendapatkan alokasi anggaran yang cukup tinggi sebesar Rp41,2 triliun, mengalami lonjakan 58,06 persen dari alokasi tahun 2017 sebesar Rp17,3 triliun, atau menududuki urutan 11 kementerian dengan anggaran terbesar.
     "Kenyataan tersebut harus dibarengi dengan kinerja anggaran yang baik sebagai pertanggungjawaban kita kepada rakyat. Karena setiap rupiah dalam APBN adalah uang rakyat," ujar Khofifah. (*)

Editor: Awaludin
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar