DPD akan Bentengi Bulog dari Upaya Pelemahan

Mataram (Antaranews NTB) - Komite II Dewan Perwakilan Daerah akan membentengi Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) dari upaya pelemahan berbagai pihak yang ingin mengambil alih peran dan fungsi badan usaha milik negara tersebut.

"Ini Bulog mau dilemahkan, tapi kami akan bentengi agar kembali pada kewenangannya," kata anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) Baiq Diyah Ratu Ganefi, di sela kunjungan ke gudang Bulog Divisi Regional NTB, di Mataram, Senin (29/1).

Ia tidak menyebut pihak-pihak yang ingin melemahkan peran Bulog sebagai stabilisator harga kebutuhan pokok, terutama gabah dan beras. Namun upaya pelemahan terlihat dari rencana impor beras sebanyak 500.000 ton oleh pemerintah menggunakan perusahaan lain sebelum akhirnya diberikan kepada Bulog.

Beras yang akan tiba pada Februari 2018 senilai Rp15 triliun tersebut hampir sama dengan harga beras yang diimpor pemerintah dalam tiga tahun terakhir sebanyak 2,90 juta ton senilai Rp16 triliun.

Menurut Ganefi, rencana pemerintah mengimpor beras memasuki musim panen raya padi sudah menjadi keributan secara nasional. Padahal, stok beras di sebagian besar provinsi di Indonesia, dalam posisi aman.

"Pada saat rapat, laporan stok beras secara nasional aman, tapi ada kekhawatiran bahwa aman untuk bantuan sosial rastra, bagaimana dengan kebutuhan lainnya, makanya mau impor," ujarnya.

Upaya pelemahan Bulog, menurut dia, juga terindikasi dari adanya pihak-pihak tertentu yang ingin membentuk badan pangan baru untuk mengurusi masalah komoditas pangan seperti Bulog.

Ganefi mengaku sangat tidak setuju dengan adanya badan pangan baru dan menyarankan kepada pemerintah agar lebih memaksimalkan peran dan fungsi lembaga yang sudah ada seperti Bulog.

"Kalau membentuk badan baru tentu harus menyiapkan infrastruktur lagi. Saya lebih setuju Bulog diberikan kewenangan seperti dulu dengan memberikan regulasi yang jelas," ucapnya.

Ia juga khawatir jika komoditas beras dikuasai oleh swasta tanpa ada pengaturan dan pengawasan yang ketat, maka harga berpotensi tidak terkendali. Masyarakat akan menjadi korban karena membeli dengan harga relatif tinggi. Pada satu sisi petani juga terancam mendapatkan harga tidak layak saat panen raya.

"Era Presiden Soeharto, Bulog diberikan kewenangan penuh sebagai lembaga stabilisator harga gabah dan beras. Tapi sekarang, saya tidak tahu ada apa," kata Ganefi. (*)