Mataram (ANTARA) - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan pelayanan pembuatan sertifikat tanah gratis dalam rangka memperkuat dan pengembangan modal pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di daerah setempat.
Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan pada BPN Kabupaten Lombok Barat Ilham Jauhari di Mataram, Senin, mengatakan, program sertifikat lintas sektoral ini merupakan kolaborasi BPN dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Lombok Barat dalam angka mendukung pergerakan ekonomi dan pertumbuhan UMKM di daerah setempat.
"Langkah ini merupakan wujud dukungan Kementerian BPN untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat," katanya.
Baca juga: BPN mencapai target 20.000 sertifikat di Lombok Barat
Ia mengatakan, pemberdayaan dalam program tersebut bisa dilaksanakan kepada para nelayan atau UMKM, sehingga BPN Kabupaten Lombok Barat pada tahun ini melaksanakan program tersebut dengan menyasar para pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat tanah.
"Tahun ini kami laksanakan program itu dengan menyasar UMKM. Sedangkan 2025 direncanakan diberikan kepada para nelayan," katanya.
Ia mengatakan, program tersebut saat ini telah dilaksanakan dan sedang dalam proses pengukuran, sehingga ditargetkan rampung pada November 2024 mendatang.
"Sasaran program itu tahun ini sebanyak 300 UMKM yang tersebar di beberapa desa di Kabupaten Lombok Barat," katanya.
Baca juga: BPN jadwalkan pengecekan lahan diduga terlantar di Lombok Tengah
Ia mengatakan, dengan adanya program pelayanan pembuatan sertifikat gratis tersebut diharapkan para pelaku UMKM bisa mendapatkan akses permodalan dalam rangka mengembangkan usahanya.
"Artinya tanah yang dimiliki para UMKM bisa dijadikan tambahan modal dengan adanya sertifikat untuk mendapatkan pinjaman di Bank," katanya.
Ia mengatakan, untuk data UMKM yang mendapatkan program itu berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Barat dan telah dilakukan verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Data UMKM yang mendapatkan program ini dari Dinas Koperasi dan UKM Lombok Barat," katanya.
Baca juga: BPN bentuk Tim GTRA untuk program redistribusi tanah di Lombok Tengah
Ia mengatakan, program pembuatan sertifikat bagi UMKN ini gratis, namun untuk biaya administrasi seperti pembuatan tapal batas dan biaya administrasi lainnya tergantung dari kesepakatan pemerintah desa dengan penerima program.
"Dari BPN pelayanan ini gratis," katanya.
Baca juga: Program PTSL 2024 di Lombok Tengah capai 3.000 bidang tanah
